Menko Perekonomian Airlangga Hartarto minta jajaran kepala daerah mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit di daerah masing-masing.
Pasalnya, kontribusi sawit sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan daerah baru.
Permintaan ini disampaikannya dalam Pembukaan Borneo Forum ke-5 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Danum, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis, 24 Agustus 2022.
“Ekspor sawit yang tinggi harus terus didorong karena harga komoditas global yang tinggi saat ini,” kata Airlangga dalam pidato virtual yang ditayangkan di forum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang dihadiri lebih dari 400 peserta itu.
Dikatakannya, nilai tambah yang makin tinggi pada sektor sawit perlu dikembangkan supaya tidak hanya fokus pada ekspor bahan mentah semata.
“Tentu saja pengembangan sektor sawit juga didorong dengan aspek sustainability agar ramah lingkungan sejalan dengan SDGs (Sustainable Development Goals). Ini kita lakukan dengan sertifikasi ISPO, RAN KSB, dan melanjutkan program peremajaan sawit rakyat,” kata Airlangga.
Menko Perekonomian juga meminta kepala daerah mengawal industri sawit dan memberikan kepastian hukum. Juga membantu fasilitasi perusahaan-perusahaan sawit di daerah dalam penyelesaian masalah, baik terkait lahan maupun masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Gapki Eddy Martono menambahkan, betapa penting dan strategisnya industri sawit, baik di daerah maupun secara nasional. Untuk itu, sangat diharapkan kontribusi dan peran dari Pemerintah Daerah untuk terus mendukung investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada dan turut membantu melawan kampanye negatif terhadap industri sawit. Ini dimaksudkan agar industri ini terus berkelanjutan.
“Dengan telah diundangkannya Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) terutama terkait dengan bagi hasil pendapatan dari sawit, tentunya kami sangat mendukung. Hal ini untuk dapat menambah kesejahteraan bagi daerah penghasil sawit. Dalam hal ini kami juga masih menunggu Peraturan Pemerintah turunan dari UU ini,” pungkas Eddy.
