Akibat Perang Dagang, Harga Karet Rendah

0
harga-karet-turun-lagi

Harga karet terus menunjukkan penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dianggap sebagai penyebabnya. Sebab perang dagang menimbulkan ketidakpastian pasar.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dekarindo, Azis Pane. Menurutnya, dengan adanya perang dagang yang menimbulkan ketidakpastian pasar saat ini menjadi alasan penurunan harga karet.

“Ketidakpastian ini menyebabkan stok karet semakin banyak dan permintaan semakin sedikit. Pasar pun takut untuk membeli barang dalam jumlah yang banyak,” ujar Azis, baru-baru ini, di Jakarta.

Akibat penurunan harga karet ini, yang paling dirugikan adalah negara-negara produsen karet seperti Indonesia. Karena itu, Indonesia harus meningkatkan produksi barang-barang yang berbahan baku karet di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tak akan bergantung pada pasar ekspor.

Upaya pemerintah untuk mengurangi impor produk berbahan karet dianggap tepat oleh Azis, Menurutnya, Indonesia bisa memproduksi barang-barang tersebut di dalam negeri. Namun, dia meminta supaya pemerintah terus mendukung industri hilir karet ini.

“Tolong pemerintah juga saling mendukung industri. Industri inilah yang banyak menggunakan tenaga kerja ini mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Azis memperkirakan, tahun ini produksi karet Indonesia akan sama seperti tahun lalu atau berkisar 3,6 – 3,8 juta ton. Dia pun memperkirakan, harga karet hingga akhir tahun akan terus tidak stabil atau terus mengalami naik turun.

“Menurut Bloomberg sekarang itu masih di bawah US$ 1,5 per kg. Padahal kalau mau sehat, harga itu harus minimum US$ 1,9 atau US$ 2 per kg,” tandas Azis.

Harga karet akhir-akhir ini terus menunjukkan tren pelemahan. Harga karet untuk kontrak pengiriman Februari 2019 di Tokyo Commodity Exchange (Tocom) menunjukkan penurunan 4,49% dari ¥ 173,70 per kilogram (kg) menjadi ¥ 165,90 per kg.

Tren melemahnya harga karet dalam sepekan terakhir, menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo, disebabkan karena adanya aksi spekulasi di pasar Shanghai Futures Exchange (SHFE).

“Pasar tertekan karena baik Tocom maupun Singapore Exchange (SGX) harga terdikte pasar Shanghai SHFE yang sangat spekulatif, volume besar. Namun ironisnya memperdagangkan jenis karet alam whole field (WF) grade yang bukan merupakan jenis karet untuk pemakaian pabrikan ban,” kata Moenardji.
Dia menjelaskan, karet jenis WF sebenarnya lebih cocok untuk produk karet pemakaian khusus, seperti untuk sol sepatu. Karet jenis itu permintaannya jauh di bawah permintaan karet alam Singapore Commodity Exchange (Sicom) TSR20. “Terlalu besarnya stok WF di SHFE sehingga menekan harga dan berimbas kepada Tocom dan SGX yang lebih memperdagangkan karet TSR dan Sheet 3 untuk ban,” katanya.

Oleh karena itu, ujar Moenardji, pengusaha dapat menunggu pasar menyadari korelasi atas anomali ini sehingga diharapkan akan ada penyesuaian dan perbaikan harga di Tocom maupun di SGX. Dengan begitu maka harga karet bisa kembali merefleksikan fundamental pasar untuk jenis karet technical specified rubber (TSR) 20. Jenis karet inilah yang jumlah perdagangan secara global jauh lebih besar.

Perlu diketahui, Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu negara penghasil karet alam terbesar di dunia, bersaing dengan Thailand, Malaysia, Vietnam dan India.

Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKI), Lukman Zakaria mengungkapkan, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengangkat nilai tambah karet petani. “Hilirisasi itu dilakukan supaya petani jadi produsen ekspor, bukan sekadar di pemasok karet di tingkat hulu,” katanya.

Sebab, pembatasan ekspor karet dalam kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Guna meningkatkan nilai tambah karet alam, petani tengah berupaya mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan hilirisasi atau industri pengolahan karet di dalam negeri.

Sebagai salah satu produsen karet terbesar di dunia, Indonesia seharusnya membuat regulasi yang mengedepankan petani. Pasalnya, dari sekitar 3 juta hektar lahan karet, 90% di antaranya merupakan perkebunan rakyat.

Sehingga, dia meminta pemerintah mendorong adanya korporasi di tingkat petani, seperti pabrik kecil di tingkat kebun untuk pengolahan karet menjadi produk karet berstandar Indonesia Rubber (SIR 20) agar hasil akhirnya lebih berkualitas tanpa kotoran.

“Dengan begitu petani bisa langsung jual ke pembeli yang mengekspor, tidak perlu pabrik pengolahan sebagai pengepul,” jelas Lukman.

Menurut APKI, produksi karet alam sepanjang 2017 jumlahnya relatif stabil di kisaran 3,5 juta ton hingga 4 juta ton. Namun, pada akhirnya petani hanya mendapatkan sekitar 15% setelah karet diolah menjadi berbagai macam komoditas yang memiliki nilai tambah. Untuk itu, dia minta perlunya pemerintah menggenjot hilirisasi karet guna mendapat nilai tambah di dalam negeri.
Menanggapi usulan asosiasi, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan, pemerintah tengah mencari solusi untuk pascapanen karet. “Kita coba lakukan penguatan kelembagaan di tingkat petani,” kata Bambang.

Tujuannya agar para petani bisa menghasilkan produk mutu bahan olahan karet rakyat sesuai dengan kebutuhan industri. Sistemnya bakal mencocokan dan menghubungkan spesifikasi kebutuhan perusahaan dengan produsen karet per daerah. Sehingga, harganya bisa meningkat karena sesuai dengan permintaan. ***SH, TOS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini