Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemenuhan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri terus didorong melalui optimalisasi serapan hasil produksi petani pada musim panen mendatang.
“Sebetulnya yang paling penting adalah adanya kepastian offtake hasil produksi petani dan peternak kita, sehingga sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, silakan sedulur petani dan peternak berproduksi. Nanti BUMN pangan ditugaskan untuk menyerap dengan fungsinya sebagai standby buyer,” ujar Arief di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, Sabtu (6/1).
Arief mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga dengan skema penjaminan dari pemerintah. Pinjaman hingga Rp 28,7 triliun adalah yang dapat diberikan subsidi bunga oleh pemerintah kepada BUMN Pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD.
Oleh karena itu, Arief meminta Perum Bulog dan BUMN pangan untuk bersiap menyerap hasil produksi petani dengan harga yang baik.
“Nanti jika sudah waktunya, Perum Bulog bersinergi dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan koperasi untuk menyerap hasil produksi petani,” kata Arief.
Arief juga menjelaskan, tugas dan fungsi Bapanas sebagai institusi pemerintah di sektor pangan, harus memastikan stabilitas pangan tetap terjaga dengan adanya stok yang secured dan memadai.
“Tentunya Bapanas ditugaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa apapun kondisinya kita semua harus punya stok pangan strategis yang kuat, khususnya yang diamanatkan dalam Perpres (Peraturan Presiden) 125 tahun 2022 tentang Pengelolaan CPP yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, ayam, telur, gula konsumsi. Untuk itu, perumusan kalkulasi tentang berapa produksi akhir tahun, kemudian proyeksi produksi, dan konsumsi itu benar-benar dihitung bersama KL (kementerian lembaga) terkait,” bebernya.
Untuk komoditas beras, kata Arief, selain berharap pada optimalisasi penyerapan beras di semester pertama tahun 2024, pemerintah juga masih akan melanjutkan kebijakan importasi demi menjaga keseimbangan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Arief menegaskan, kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk mengantisipasi defisit neraca bulanan. Pada saat yang sama, bantuan pangan beras terus digulirkan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.
Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras bulanan pada Januari 2024 sebesar 0,9 juta ton dan Februari 2024 sebesar 1,3 juta ton. Ini berada di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan yang diperkirakan sebesar 2,5 juta ton.
“Kita tidak bisa menunggu stok habis sehingga perlu antisipasi agar stabilitas pangan tetap terjaga. Jadi, kita perlu siapkan beberapa bulan ke depan. Apalagi, dampak El Nino terhadap penurunan produksi itu baru terasa dua atau tiga bulan berikutnya. Nah, pada saat yang sama kita juga terus menggulirkan bantuan pangan beras sebagai bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengendalikan inflasi,” pungkasnya.
