Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memastikan impor pangan, khususnya beras tidak mengganggu harga petani.
“Saya janji ke semua orang, importasi yang dilakukan tidak mengganggu harga petani,” kata Arief, yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog dalam rapat di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (26/1).
Arief, yang juga mantan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang menjelaskan, importasi pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas pangan dalam negeri.
“Jadi, kami itu ada di dua sisi, yang satu di hulu jaga harga petani, di hilir juga jaga harga di masyarakat. Bisa saja kalau tidak ada impor beras, hari ini mungkin saja tidak ada beras, bisa chaos. Semua bisa panik karena tidak ada beras,” katanya.
Menjelang musim panen, Arief mengatakan telah menyiapkan Bulog untuk menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp 5.000 per kg. Meningkatnya produksi dalam negeri akan membuat harga bera turun.
“Kalau kita naikan HPP itu, dampaknya bisa sistemik. Petani pasti lebih senang tapi 270 juta orang yang di hilir akan terkena imbasnya. Apalagi kalau HPP atau HET dihilangkan, kita akan sulit karena selling is the limit,” imbuhnya.
Pada acara yang sama, Arief menjelaskan berbagai program pangan yang telah dijalankan Bapanas selama ini. Secara garis besar, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan yang menjadi sorotan hari ini.
“Program SPHP ditetapkan biasanya di awal tahun. Tahun ini targetnya SPHP beras di 1,2 juta ton ke semua provinsi. Verifikasi penyalurannya ke kios atau toko, itu kita lakukan bersama dinas pemerintah daerah. Jadi supaya ada check and balance,” jelas Arief.
Arief juga memberikan respons perihal stiker gambar pasangan bakal calon presiden (capres), Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka pada karung beras SPHP.
“Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Bapanas atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” tegasnya.
Selanjutnya, dia berujar, bantuan pangan beras ini diperpanjangan hingga 2024, bukan karena politik melainkan karena kebutuhan 22 juta masyarakat yang membutuhkan bantalan ekonomi.
“Data penerima bantuan pangan beras juga bukan dari Bapanas, tapi dari Kemenko PMK. Kami yang menugaskan Bulog dan memastikan semua berjalan sesuai target. Ini salah satu challenge bahwa beras Bulog yang diserap dari petani atau luar negeri, itu dahulu sulit keluar tersalurkan, karena dahulu memang tidak ada program pemerintah sebagai clearance-nya. Tapi tentunya hari ini sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
Selain bantuan pangan beras, lanjut Arief, Bapanas juga menyalurkan bantuan pangan penanganan stunting. Bantuan berupa paket telur dan daging ayam dijalankan oleh ID FOOD dengan sasaran penerima hingga 1,4 juta keluarga.
Untuk diketahui, realisasi penyaluran SPHP beras pada 2023 mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen. Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Selama Januari-Maret ini, SPHP akan diupayakan sebanyak 200 ribu ton tiap bulannya.
Terkait rapat ini, Arief mengatakan, Bapanas merupakan salah satu lembaga yang selalu didampingi Ombudsman. Karena itu, Arief meminta Ombudsman untuk menyampaikan rekomendasi mengenai kebijakan mana saja yang perlu diperbaiki.
“Tolong mana saja yang perlu diperbaiki, beri tahu kami. Sepanjang itu buat negara, harus mau dikoreksi. Tolong beri kami rekomendasi perbaikan. Kami selalu siap menyambut Ombudsman, ini kita sama-sama mau memperbaiki pangan nasional, jadi sapunya mesti bersih,” katanya.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam kesempatan yang sama menuturkan pihaknya sedang menyusun kuesioner systemic review terkait kebijakan pangan nasional.
“Jadi intinya nanti ini ada kuesioner systemic review, tolong nanti bisa dijawab. Nanti setelah diperdalam, setelah kami mendapatkan jawaban terkait ini, nanti kita akan meeting lagi. Kalau seandainya nanti ada misalnya dari kami (ada) itu kajian, maka (akan) disampaikan nanti,” terang Yeka.
