BPDPKS, Ditjenbun dan PT SIB Kembali Gelar Pelatihan Teknis ISPO Pekebun Sawit Sumsel

0

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT. Sumberdaya Indonesia Berjaya (SIB) mengelar acara ‘Pelatihan Teknis ISPO bagi Pekebun Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), di Palembang, 19-24 Juni 2023

Kepala Dinas Perkebunan provinsi Sumsel, Ir Agus Darwa MSi dalam sambutan pembukaan mengatakan, Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) merupakan komitmen untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit agar sejalan dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan secara global, dengan efektif, efisien, adil dan berkelanjutan.

“Hal ini merupakan tuntutan pembangunan berkelanjutan secara global, dengan efektif, efisien, adil dan berkelanjutan. Jadi bukan keinginan pemerintah, Ditjen Perkebunan maupun Dinas Perkebunan Sumsel. Jadi keinginan dunia,” kata Agus dalam sambutannya, Senin, 19 Juni 2023.

Menurut Agus, komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai perkebunan sawit yang berkelanjutan cukup kuat, hal ini terlihat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

“Pemerintah terus berkomitmen mendorong semua perusahaan dan petani sawit mengikuti ISPO agar tetap berdaya saing tinggi di pasar global,” jelasnya.

Agus menyebutkan, hingga saat ini, total luas lahan perkebunan Sumatera Selatan yakni 2,8 juta hektar (ha) dan khusus perkebunan sawit berkisar 1,2 juta ha, namun yang tersertifikasi belum setengahnya.

“Diharapkan, untuk perusahaan secepatnya mendapatkan sertifikasi ISPO, sementara untuk petani diberi kelonggraran hingga tahun 2025. Memang masih dua tahun lagi, tetapi kalau tidak segera dimulai sulit untuk mencapainya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, di harapkan dengan adanya program pelatihan ini dapat meningkatkan ISPO untuk petani.

Agus menjelaskan kendala yang belum tersertifikasi yakni dari faktor tekhnis dan non tekhnis. Karena untuk mengikuti sertifikasi ISPO ada pembayaran. Sedangkan petani baik individu maupun kelompok keuangan terbatas.

Selain itu dan kendala lainnya sebagian perusahaan menganggap kebunnya sudah baik menunda untuk sertifikasi ISPO.

“Padahal ini merupakan salah satu syarat karena sawit merupakan komoditi ekspor yang harus memenuhi persyaratan jika tidak maka ekspor kita akan gagal dan ditolak oleh negara konsumen,” ungkap Agus.

Direktur Utama PT SIB Andi Yusuf Akbar menambahkan, sistem sertifikasi ISPO merupakan prasyarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk perkebunan sawit guna memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan.

“ISPO memiliki tujuan untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan yang diatur dalam regulasi/kebijakan terkait dapat diterapkan, mendukung pencapaian komitmen iklim Indonesia, serta meningkatkan daya saing sawit Indonesia baik di pasar domestik maupun pasar internasional,” kata Andi Yusuf.

Menurut Andi Yusuf, kegiatan ini merupakan tahun ke-2 PT SIB mendapatkan penugasan dari BPDPKS sebagai penyelenggara program pengembangan SDM PKS.

“Para pekebun yang menjadi peserta sesuai rekomendasi teknis Ditjenbun, sebanyak 30 orang dan berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),” jelas Andi Yusuf.

Andi Yusuf menegaskan, dalam penyusunan materi , PT SIB mempedomani Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan No. :130/Kpts/KB.410/05/2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Sumberdaya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS).

Andi Yusuf menjelaskan, ISPO pertama kali dibuat regulasinya pada tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Kata Andi Yusuf, dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO diselenggarakan oleh lembaga independen dan dilaksanaan secara transparan, yang bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan sawit sesuai kriteria ISPO. Hal ini berlaku bagi perkebunan rakyat, perkebunan swasta dan perkebunan negara.

“Semuanya wajib memiliki sertifikat ISPO. hanya, untuk perkebunan rakyat diberikan masa transisi lima tahun guna memenuhi kriteria dan indikator ISPO,” kata Andi Yusuf.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Perpres No.44 Tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mengatur pelaksanaan sertifikasi ISPO di lapangan.

“Kemudian Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia serta Keputusan Menko Bidang Perekonomian No 257 Tahun 2020 tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia,” tambahnya.

Andi Yusuf menjelaskan, saat ini sawit masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain; rendahnya produktifitas, legalitas lahan (diklaim masuk kawasan hutan) serta kampanye negatif yang terus dilontarkan oleh LSM dan Uni Eropa.

“Penerapan sertifikasi ISPO, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu,” kata Andi Yusuf.

Direktur Lembaga Sertifikasi PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan (LS-MISB), Rismansyah Danasaputra menjelaskan, sertifikasi ISPO merupakan mandatori, sifatnya wajib bagi para pemangku kepentingan di subsektor perkebunan kelapa sawit. Salah satu pihak yang diwajibkan itu adalah para petani sawit swadaya.

Rismansyah mengakui, sampai sekarang ada sejumlah kendala yang membuat jumlah petani sawit swadaya yang ikut proses sertifikasi ISPO tidak semaksimal yang diharapkan.
“Karena berbagai kendala, jumlah petani sawit swadaya yang sudah dapat sertifikat ISPO belum maksimal. Mereka yang ikut sertifikasi ISPO menjadi pahlawan bagi pengembangan kelapa sawit berkelanjutan,” kata Rismansyah.

Kata Rismansyah, pemerintah telah menyederhanakan banyak syarat untuk ikut ISPO. Selain itu, saat ini juga ada 15 lembaga sertifikasi yang bisa membantu petani sawit swadaya ikut ISPO.

“Syarat sudah dipermudah, lembaga sertifikasi bertambah, tapi jumlah petani yang ikut ISPO belum maksimal. Padahal proses mandatory atau wajib disertifikasi ISPO tinggal berapa tahun lagi,” katanya.

Menurutnya, ada sejumlah manfaat yang diperoleh petani setelah mengantongi ISPO. Seperti jaminan pasokan buah dari perkebunan sawit yang berkelanjutan, mendapatkan kemudahan kredit dari perbankan bagi petani sawit yang ingin mengembangkan potensi kebun sawitnya, serta manfaat lainnya.

Dari pengalaman selama ini, katanya, ada empat hal yang jadi penghambat sertifikasi ISPO petani. Pertama, para petani sawit susah mengakses Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di tingkat daerah. Padahal STDB menjadi syarat wajib untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

“Soal ketiadaan STDB ini yang membuat banyak petani sawit gagal lolos dalam meraih sertifikasi ISPO,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini