Luas tutupan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar (ha). Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo dalam forum diskusi Pojok Iklim bertajuk “Apa Kabar Moratorium Sawit” di Jakarta, 9/10/2019.
Menurut Prabianto, data luasan tersebut didapatkan setelah melakukan kajian dengan penggunaan citra satelit. Sebelumnya, pemerintah berpegangan dari data yang sudah ada yakni dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Badan Informasi Geospasial dan data dari Yayasan Kehati.
Dari ketiga data sebelumnya didapat angka luasan sekitar 21,8 juta ha, namun angka tersebut diyakini baru sekitar 88% yang dianggap valid, maka setelah melakukan kajian kembali dan dengan penggunaan citra satelit didapat kesepakatan bahwa data tutupan perkebunan kelapa sawit seluas 16,38 juta ha. Data tersebut dihasilkan dari analisa S1 (tidak overlap), S2 (overlap) dan S3 (kebun sawit).
“Dalam waktu dekat kami akan informasikan ketetapan luas tutupan sawit nasional ini, yang nantinya bisa digunakan untuk refensi keputusan kebijakan lainnya,” kata Prabianto.
Lebih lanjut kata Prabianto, dalam analisi ini diketemukan juga bahwa ada sekitar 429 ribu lahan plasma belum diretribusikan ke masyarakat, rencananya lahan ini akan diberikan ke masyarakat lewat program TORA.
Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah Rawing Rambang menjelaskan, dalam 3 tahun terakhir ini perkebunan sawit di daerahnya mengalami banyak kemajuan. Hal ini terlihat dari jumlah pabrik pengolah hasil perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan, dari 99 unit pada tahun 2016 menjadi 106 unit di tahun 2018.
Menurut Rawing, meningkatnya jumlah pabrik kelapa sawit akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalteng. Sebab sawit merupakan komoditas andalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pendapatan sebagian besar masyarakat di Kalteng berasal dari hasil sawit. Meningkatnya jumlah pabrik bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi ini, tapi juga memudahkan masyarakat pekebun sawit menjual hasilnya”, ucapnya.
Apalagi sejak tahun 2017, melalui rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maka Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan Pilot Project Kebijakan Satu Peta (KSP) di bidang perkebunan.
Kalimantan Tengah, lanjut Rawing, telah memiliki data yang cukup untuk membuat peta kesesuaian lahan komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kopi dan Kakao, begitu juga peta terkait perizinan lahan, batas wilayah antar perusahaan, dan lain-lain.
Hingga saat ini, Kalimantan Tengah memiliki perkebunajn sawit seluas 3,1 juta hektar dengan menyumbang 20 persen produksi CPO nasional atau sebesar 5,3 juta ton. Selain itu, perkebunan sawit telah menyerap tenaga kerja langsung sebesar 77.000 orang.
“Suka tidak suka sawit merupakan sandaran hidup masyarakat Kalteng. Apa yang terjadi pada sawit akan berakibat langsung pada masayarakat. Untuk itu kami berharap pemerintah turun tangan membantu mengatasi permasalahan sawit,” kata Rawing.
