Gambut Boleh Dikelola Kembali untuk Sawit

0
lahan gambut hijau
Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tahun 2019, akhirnya pemerintah membolehkan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), yang masuk dalam fungsi lindung, untuk dikelola kembali, baik untuk usaha kehutanan maupun perkebunan. Padahal, berdasarkan Permen LHK tahun 2017, kawasan itu dilarang untuk dimanfaatkan. Angin segar datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui Permen LHK No P.10 tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut — yang diteken Menteri LHK Siti Nurbaya pada 20 Maret 2019 — lahan gambut yang masuk dalam fungsi lindung masih bisa dimanfaatkan dengan sejumlah persyaratan.

Padahal, berdasarkan PermenLHK P.17/2017 tentang Perubahan Atas PermenLHK P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), jika dalam areal konsesi HTI terdapat fungsi lindung ekosistem gambut, maka areal tersebut wajib dipertahankan dan terlarang dimanfaatkan. Kedua Permen LHK tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP gambut). Ironinya, berdasarkan data Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dengan fungsi lindung yang sudah ditetapkan pemerintah, ada sekitar 1 juta ha yang telah dibebani izin HTI dan 1 juta ha izin perkebunan. Bagi pengusaha yang sudah telanjur menanam di lahan gambut yang berfungsi lindung ini hanya diberi toleransi satu kali daur saja. Setelah itu, lahan terlarang total dibudidayakan. Tak pelak, Permen LHK P.17 Tahun 2017 yang dianggap merugikan kepentingan perusahaan tersebut, digugat oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Riau-Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia (DPD Riau-K SPSI) ke Mahkamah Agung (MA). MA pun mengabulkan gugatan judicial review ini, terutama Pasal 1 angka 15 d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1), pasal 8G dan Pasal 23A ayat (1) PermenLHK P.17/2017. Pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Dari sinilah akhirnya KLHK menerbitkan PermenLHK P.10/2019. “MA sudah mengabulkan judicial review terhadap PermenLHK P.17/2017. Kami menghormati hal itu. Makanya, kami kini mengeluarkan PermenLHK P.10/2019,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, Bambang Hendroyono, belum lama ini, di Jakarta.
Yang menonjol dari aturan ini ada di pasal 8, yakni areal di luar puncak kubah gambut dapat berada pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya ekosistem gambut. Selanjutnya dinyatakan bahwa areal di luar puncak kubah gambut, dapat dimanfaatkan. “Bisa dimanfaatkan, tapi wajib menjaga fungsi hidrologis gambut,” tegas Bambang. Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi Juni 2019. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini