Jika Tidak Hati-Hati, SJB yang Digagas NGO Sangat Berbahaya Bagi Petani

0
Kelompok Tani Siabu Sejahtera, Transmigrasi Zaman Presiden Soekarno di Kab Kampar, dan sudah sertifikat sejak 1985, namun sudah hampir 2 tahun proses pengajuan PSR, gagal karena diklaim dalam Kawasan Hutan Lindung dan HP
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sejatinya strategi Jangka Benah (SJB) yang akhir-akhir ini digagas oleh NGO-NGO, menurut defenisinya adalah strategi memperbaiki menuju lebih baik, tentu hasil yang diharapkan adalah   memberikan manfaat dari segi Profit, Planet dan people (3P). Namun jika tak hati-hati dalam pelaksanaannya, akan sangat berbahaya.

Hal tersebut disampaikan Dr. Gulat Manurung, MP.,C.APO, Ketua Umum DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) yang membawahi 22 DPW Provinsi sawit Indonesia. Jadi Menurutnya, jika menilik defenisi ini maka sangat tepat jika jangka benah ini di arahkan ke Strategi Jangka Benah Produktivitas Sawit Berkelanjutan (SJB-Prowit Berkelanjutan).

“Mengingat hal ini sangat menentukan nasib dan masa depan petani kelapa sawit, terkhusus yang masih di klaim dalam Kawasan hutan, maka peran organisasi petani sebagai objek dari SJB-Prowit Berkelanjutan ini perlu ambil peran. Apalagi sawit rakyat saat ini produktivitas nya hanya 3,5 ton CPO/ha tahun, ini yang perlu di SJB-Prowitkan, bukan malah mau di habisi dengan modus SJB versi pesanan, dan ini sangat berbahaya jika dibiarkan,” jelas Gulat.

Oleh karena itu, lanjutnya Gulat, atas permohonan APKASINDO ke Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Bogor, melakukan kerjasama kajian Naskah Akademis sawit masuk kelompok tanaman hutan.

“Hasilnya telah diuji melalui Seminar Nasional dengan thema “Permasalahan, Prospek dan Implikasi Kelapa Sawit sebagai Tanaman Hutan di Ballroom IPB International Convention Center, akhir bulan Nopember lalu,” tegas Gulat.

Hasil kajian Naskah Akademis ini menyimpulkan bahwa; (1) Secara bio-ekologis tanaman kelapa sawit hampir sama dengan tanaman hutan dan faktanya kelapa sawit memang berasal dari hutan tropis Nigeria. (2) Kebun sawit tidak menyebabkan kekeringan. (3) Kebun Kelapa Sawit dapat menjadi habitat dari berbagai taksa satwa liar (mamalia, burung, amfibi dan reptil). Perubahan tutupan bukan hutan menjadi kebun kelapa sawit cenderung meningkatkan keanekaragaman jenis hampir semua taksa.

Selanjutnya kesimpulan (4) Tanaman kelapa sawit memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang tinggi dan paling efisien dalam pemanfaatan radiasi matahari dibandingkan dengan tanaman komoditas kehutanan lainnya. Nilai NPP kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kehutanan lainnya, dan nilai NEE juga tidak lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem hutan.  (5) Dalam hal kinerja finansial ekonomi dan sosial perkebunan kelapa sawit jauh mengungguli tanaman hutan.

Kemudian yang ke (6) Dari sudut pandang profitabilitas per unit lahan, perkebunan kelapa sawit intensif memberikan opsi penggunaan lahan terbaik yang menjadi dasar pertimbangan petani. Sementara pengembalian ekonomi yang rendah, kepemilikan lahan yang kecil, dan struktur pasar dan rantai pasokan yang kurang baik pada hutan tanaman dianggap sebagai kendala signifikan yang membatasi minat masyarakat kepada hutan tanaman .

Dari hasil kajian naskah akademik sawit salah satu tanaman hutan ini, maka IPB merekomendasikan (1) Berdasarkan sejarah asal-usul, bio-ekologi, kesesuaian lahan dan hidrologi, konservasi keanekaragaman hayati, iklim mikro/serapan dan emisi GRK, kinerja ekonomi finansial dan dampaknya terhadap sosekbud masyarakat sekitarnya serta keungguan komparatif dan berbagai implikasi positif yang dimiliki, maka Kelapa Sawit layak dan prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu tanaman hutan terdegradasi/kritis dan atau tidak produktif. (2) Untuk mengantisipasi kerentanan system “monokultur” dan menjaga keseimbangan ekologis, tanaman kelapa sawit dalam skala luas, seyogyanya dikombinasikan/dicampur dengan tanaman hutan unggulan setempat dan tanaman kehidupan yang diperlukan oleh masyarakat sekitarnya. (3) Sawit sebagai tanaman hutan bukan untuk kawasan hutan yang masih berhutan, tetapi hutan yang terdegrasi, kritis dan tidak produktiv.

“Penelitian dan kajian yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti Fakultas Kehutanan dan Lingkungan telah menghasilkan kesimpulan dan saran yang tentunya merupakan bagian tidak terlepaskan dari rangkaian metode keilmiahan, masak kita gak percaya dengan IPB?,” ujar Gulat.

Kajian ini memberikan harapan dan semangat kami petani sawit untuk meningkatkan produktivitas dengan konsep GAP (good agriculture practices) yang kesemua proses ini adalah bagian tidak terlepas dari SJB-Prowit Berkelanjutan. Ini merupakan momen membenahi produktivitas sawit rakyat yang selama ini rendah produktivitasnya.

“Jadi dengan prowit, maka semakin lancar kami membayar kewajiban sebagaimana tertuang dalam pasal 110B,” ungkap Gulat.

DPP APKASINDO memandang Petani sawit lebih tertarik dengan yang pasti-pasti dan telah terbukti sebagaimana kehidupan kami sehari-hari dengan berkebun sawit yang telah teruji dari segi manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial.

“Ini dijamin oleh UUD 1945 dan Hak Azasi Manusia terkandung didalamnya,” ujar Gulat.

Albert Yoku Petani sawit dari Papua menegaskan, kalau ada SJB versi NGO ya dipersilahkan saja Pulau Jawa sebagai percontohannya untuk di SJB kan.

“SJB versi NGO nya saja masih demplot 100 ha, itupun masih berumur 2-3 tahun, kok sudah berani-beraninya menyuruh kami mengikuti SJB ala NGO tersebut. SJB yang digagas oleh beberapa NGO tersebut adalah modus, tunjukkan dimana SJB mereka yang sudah berhasil. Kalau SJB-Prowit Berkelanjutan gak usah pakai demplot, itu sawit yang di klaim dalam Kawasan hutan seluas 3,379 juta hektar bukti nyata, bukan diatas kertas,” lanjut Albert.

Menurut Alber, petani sawit tidak pernah menggangu mata pencaharian pekerjaan lainnya, seperti NGO KEHATI dengan proyek-proyek donator asingnya dan lain-lain, tetapi jangan mengganggu kehidupan petani sawit.

“Silahkan saja mencari makan, tapi jangan ganggu sawit kami, priuk dan kehidupan kami,” tutur Albert yang juga merupakan tokoh masyarakat Papua.

Hal yang sama disampaikan Andi Kasruddin Rajamuda, Petani sawit dari Sulawesi Barat. Menurutnya, namanya pembenahan tentu harus ke arah yang lebih baik, bukan merusak yang sudah ada.

“Bagaimana hitungan kemakmuran rakyat sebelum dan setelah jangka benah? Lebih baiknya di mana?. Petani sawit jangan dibuat kelinci percobaanlah,” ujarnya.

Sofyan Abdullah Petani sawit dari Aceh malah bertanya, “mengapa pemerintah tidak fokus pada pembenahan Inhutani dan Perhutani yang hutannya amburadul”, ini bagus di SJB kan versi NGO tersebut dan akan sangat menarik sebagai salah satu keajaiban dunia. NGO-NGO tersebut mungkin gak tau bahwa semua tanaman yang diusahakan saat ini, dahulunya berasal dari tumbuhan liar/tumbuhan hutan, kemudian dilakukan domestikasi dan seleksi sesuai dengan kebutuhan manusia,” tutur Sofyan.

Logika kami petani adalah, “apakah alokasi lahan 2/3 utk kehutanan dan hanya 1/3 untuk berbagai kebutuhan manusia itu rasio yang optimal?

“Apakah para akademisi dan perguruan tinggi sudah memikirkan hal ini ?. Bantu kami memikirkannya karena kami petani sawit telah memberikan devisa bagi negara tahun ini paling sedikit 400 triliun dan berpotensi menghemat uang negara 58 Triliun untuk import solar karena tergantikan dengan Biosolar (B30) sampai penghujung 2021 ini,” pungkas Sofyan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini