Kemitraan Petani dan Pengusaha Memperkuat Daya Saing Industri Sawit

0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Industri sawit membutuhkan hubungan kemitraan perusahaan dan petani supaya daya saing dan keberlangsungan usaha sawit dapat berjalan.

Saat ini, model kemitraan sangat beragam yang tidak lagi sebatas hubungan memasok buah sawit ke pabrik, sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah perkebunan setempa.

“Di antara komoditas lain, pola kemitraan petani dengan perusahaan sawit menjadi contoh paling ideal. Makanya, hubungan kemitraan dalam industri merupakan keniscayaan,” jelas Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) .

Hal ini diungkapkan dalam Dialog Webinar sawit sesi ketiga yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Jumat (28 Agustus 2020).

Dialog ini bertemakan “Kemitraan Sinergis dan Penguatan Kelembagaan Bagi Rantai Pasok Sawit Yang Efisien” yang menghadirkan pembicara antara lain Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), Gulat ME Manurung (Ketua Umum DPP APKASINDO), Normansyah Syahrudin, Ph.D (Kasubdit Pemasaran Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI), dan M. Ferrian (Plt. Direktur Kemitraan BPDP-KS).

Joko Supriyono menjelaskan bahwa rantai pasok sawit tidak bisa dipisahkan antara perusahaan dan petani. Kesolidan rantai pasok yang akan menentukan seberapa kuat industri sawit dan berdaya saing. Kalau ada hambatan dalam rantai pasok maka industri akan terdampak.

Sebagai contoh, di komoditi lain (karet dan kakao) tidak ada keseimbangan antara petani dan perusahaan maka berdampak kepada daya saing dan ketahanan industri. Kemitraan inilah yang menjadikan industri sawit mampu bertahan bahkan berkembang sampai sekarang.

Berkaitan rantai pasok industri sawit, Joko mengingatkan bahwa rantai pasok seharusnya menjadi kepentingan bersama. Langkah ini perlu dilakukan sehingga industri sawit harus mampu bersaing di pasar global maka harus kuat dan berdaya saing secara global.

Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menjelaskan bahwa kemitraan sangat dibutuhkan petani sawit. Karena tujuannya memberikan kepastian, nilai tambah bagi yang bermitra, pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta pemberdayaan masyarakat serta usaha kecil.

Saat ini, kata Gulat, prinsip kesetaraan harus diutamakan dalam kemitraan antara petani dan perusahaan. Prinsip setara ini sebagai jalan keluar atas permasalahan kemitraan yang terjadi di masa sebelumnya seperti persoalan keterbukaan, pergeseran komitmen, dan persoalan biaya operasional.

“Supaya bisa setara, petani perlu dibantu untuk memperbaiki aspek legalitas kebun. Kami ingin ingin persoalan kebun sawit petani yang dimasukkan sebagai kawaasan hutan, bisa selesai. Bagaimana bisa setara apabila petaninya tidak jelas (legalitasnya),” kata Gulat.

Aspek lain adalah kelembagaan petani yang perlu diperkuat dan ditingkatkan peranannya. “Model kemitraan dapat diperluas lagi untuk masa kini. Jangan lagi, polanya sebatas kerjasama untuk suplai buah sawit ke pabrik,” tambah Gulat.

Normansyah Syahrudin,Phd, Kasubdit Pemasaran Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur pola kemitraan perusahan dan petani melalui Permentan Nomor 01 tahun 2018 mengenai Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Aturan ini telah mengatur definisi pekebun dan kemitraan dalam peraturan sehingga lebih bisa dipahami semua pihak.

“Intinya, aturan Permentan nomor 01 ini difokuskan kepada pembelian harga TBS sesuai ketetapan tim provinsi tiap bulan. Maka kelembagaan petani harus bermitra dengan pabrik sawit. Jadi saya ingin meluruskan, permentan ini dinilai hanya ditujukan kepada petani plasma. Padahal, tidak seperti itu karena bisa dipakai petani swadaya asalkan bekerjasama dengan pabrik. Dengan begitu, akan menerima harga sesuai ketetapan tim harga TBS di masing-masing provinsi,” ujar Normansyah.

Dikatakan Normansyah, pihaknya juga telah membuat petunjuk teknis kemitraan yaitu Perusahaan perkebunan menerima TBS yang dikirimkan lembaga mitra dan lembaga mitra wajib mengirimkan TBS ke PKS mitra. Dengan jangka waktu kemitraan paling singkat 10 tahun untuk menjamin hubungan kemitraan yang berkelanjutan.

M.Ferrian, Plt. Direktur Kemitraan BPDP-KS menjelaskan bahwa ada kesamaan pandangan antara BPDP-KS dengan petani berkaitan persoalan yang mereka hadapi seperti akses pasar. Keinginan petani dapat dibarengi melalui kemampuan tidak sebatas menjual buah sawit.

Ia menjelaskan bahwa BPDP-KS mendorong petani mampu membangun pabrik sawit asalkan telah dilakukan studi kelayakan. Studi ini dapat mempertimbangkan pasokan bahan baku, permodalan, pengetahuan dan ketrampilan, fasilitas pengolahan TBS, dan potensi pasar.

“BPDP dapat memberikan dukungan pendanan kepada petani sesuai arahan regulasi. Tetapi supaya dampaknya besar, maka perhatikan seluruh aspek bisnisnya tadi. Pelatihan bisa disediakan begitupula pendanaan sarana prasarana sesuai aturan dari Kementerian Pertanian,” pungkasnya menutup pembicaraan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini