Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia akan swasembada pangan paling lambat tiga tahun ke depan atau 2026.
Hal itu disampaikan Mentan Amran setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penambahan kuantum pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada anggaran 2024.
Menurut Mentan Amran, Indonesia berhasil mencapai swasembada tiga kali, 2017, 2019 dan 2020, karena sarana produksi saat itu tersedia dengan baik.
“Kita pernah capai karena sarana produksi tersedia dengan baik. Sekarang, kita kembalikan standar itu, Insyallah swasembada paling lambat tiga tahun,” kata Mentan Amran kepada Majalah Hortus, Jakarta, Rabu (28/3).
Lantas, Mentan Amran mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini tengah memasifkan pompanisasi di daerah-daerah sentra yang terdampak El Nino untuk mempercepat masa tanam.
“Ini El Nino tidak main-main, sehingga kita mencari solusi lain. Solusianya adalah pompanisasi sawah 500 ribu hektare di Jawa dan di luar jawa 500 ribu hektare. Kemudiaan lahan rawa kita optimalisasi,” kata Mentan Amran.
Dari pompanisasi tersebut, kata Amran, air langsung dialirkan melalui sistem terbuka dari satu sawah ke sawah lainnya. Dengan begitu, petani dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari satu kali panen menjadi dua kali panen.
“Kita pompa ke sawah-sawah tadah hujan, kemudian kita optimalisasi rawa yang IP-nya itu hanya satu kali kita jadikan dua kali,” kata Mentan Amran.
Upaya peningkatan produksi dalam negeri harus terus diupayakan, mengingat cuaca El Nino dan eskalasi geopolitik global yang kian memanas saat ini membuat ketersediaan pangan di pasar global semakin sulit didapatkan.
“Masalah pangan adalah masalah dunia, bukan Indonesia saja. Ada 10 negara kelaparan saat ini, dan terancam kelaparan 44 negara. Bapak Presiden sampaikan 22 negara yang menahan ekspornya. Sehingga, kita harus sawasembada sendiri,” imbuh dia.
Sementara itu, Jokowi mengaku pemerintah saat ini sedang kesulitan mencari pasokan pangan dari negara-negara produsen. Sebab, banyak negara yang menjalankan kebijakan restriksi produk pangan mereka.
Saat ini ada 1348 kebijakan proteksionis yang dilakukan oleh negara-negara, utamanya urusan pangan. Jumlah penerbitan kebijakan naik kali lipat, artinya naik 300 persen dibanding tahun 2014.
“Banyak negara melakukan embargo dan restriksi. Kalau dulu negara-negara berlomba-lomba untuk keterbukaan, termasuk free trade, sekarang menjadi negara proteksionis,” kata Jokowi.
Sebagai informasi, Presiden menyetujui penambahan kuantum pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada anggaran 2024.
Penambahan ini diputuskan dalam ratas dengan Presiden Jokowi yang dihadiri Menteri BUMN, Menteri Perekonomian, Menteri Pertahanan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Direktur Utama Bulog di Istana Merdeka Jakarta, Senin (26/2)
