Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menerapkan kebijakan Indonesia bebas kendaraan dengan muatan berlebih (over dimension and overloading atau ODOL) pada tahun 2023. Tujuannya mengurangi kerusakan fisik jalan raya dan menjaga daya saing industri.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus mendorong Indonesia bebas kendaraan dengan muatan berlebih (over dimension and overloading atau ODOL) pada tahun 2023.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kemenhub, Mohamad Risal Wasal mengatakan, kebijakan ini terbit dilandasi dengan munculnya beragam permasalahan seperti, kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, tingginya biaya perawatan infrastruktur.
“Kendaraan ODOL ini juga bisa mengurangi daya saing internasional karena tidak bisa melewati pos lintas batas negara (PLBN). Selain itu, muatan berlebih juga bisa memperpendek umur kendaraan, serta menimbulkan polusi udara yang berlebihan,” kata Risal dalam webinar yang diadakan Forum Jurnalis Sawit (FJS), bertajuk “Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah langkah Strategis untuk Mewujudkan Program bebas Truk ODOL”, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Risal menambahkan, penerapan kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang (UU) 22 tahun 2009, pasal 277 yang berbunyi,“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Dan Pasal 138 ayat (3), yang berbunyi,”Angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum”.
Lebih lanjut tutur Risal, proses penanganan truk ODOL ini telah dilakukan selama periode 2017 sampai 2023, dimana pada tahun 2020 lalu penanganan ODOL ini telah dilakukan rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri, & Asosiasi Industri dengan menghasilkan kesepakatan bebas ODOL 2023.
“Saat ini pelaksanaan bebas ODOL mulai diterapkan di Tol Jakarta – Bandung, lantas pelaksanaan bebas ODOL di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni & Ketapang-Gilimanuk. Serta penegakan hukum P21 Pasal 277 KUHP,” jelasnya.
Untuk tahun 2021-2022, lanjut Wasal, rencananya guna mendukung penerapan ODOL akan dilakukan pembentukan jaringan lintas logistik dan pengembangan sistem eInforcement, pengembangan integrasi sistem. Melakukan pembentukan database bank pengemudi, termasuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
“Selain itu juga melakukan MoU antara Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan dengan Kapolri, maka puncaknya di 2023 Indonesia diharapkan akan bisa bebas ODOL,” kata Risa.
Untuk menghadapi kebijakan tersebut, menurt Risal, diberikan upaya normalisasi kendaraan, hanya saja normalisasi diberikan kepada kendaraan bermotor yang over dimensi dan produksi sebelum tahun 2019, lantas pelaksanaan normalisasi/pemotongan dilakukan oleh perusahaan karoseri/bengkel karoseri.
“Kendaraan yang akan dilakukan normalisasi, baik kendaraan yang tidak memiliki Buku Uji/KIR, atau kendaraan yang memiliki Buku Uji/KIR,” kata Risal.
Sementara, bagi pelaku perkebunan kelapa sawit penerapan kebijakan tersebut menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi, lantaran dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 22 provinsi, dimana 13 provinsi diantaranya menguasai 95% sentra produsen sawit terbesar Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan-kecuali Kaltara, Bangka-Belitung), dengan produksi crude palm oil (CPO) total mencapai 40,6 juta ton.
Selama periode 2019-2020, terdapat beragam hambatan yang menyangkut isu angkutan (logistik), semisal hambatan penerbitan & perpanjangan Keur (Truk Kebun & Jalan Raya) berdampak pada 13 provinsi, hambatan permintaan normalisasi truk berdampak pada 13 provinsi dengan potensial biaya normalisasi mencapai Rp2,1 triliun.
“Ongkos angkut berpotensi meningkat hingga dua kali lipat atau setara dengan Rp 32 triliun per tahun,” catat Agung Wibowo dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI),
Lebih lanjut kata Agung, hambatan lainnya berupa hambatan denda tilang, hambatan larangan masuk jalur tol truk CPO, dan di 2021 muncul relaksasi Zero ODOL s/d awal tahun 2023, dimana kebijakan ini akan berdampak kepada peremajaan truk mencapai sekitar 14.628 unit/tahun (untuk truk yang berumur 10 tahun), dengan potensi budget yang dibutuhkan sejumlah Rp. 10 triliun.
Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap 1.625 perusahaan. Namun demikian GAPKI tetap melakukan persiapan menuju bebas Truk ODOL tersebut, dengan beragam strategi misalnya, mempersiapkan tambahan jumlah truk menjadi 2 kali dari saat ini. Lantas, mempersiapkan tambahan jumlah supir menjadi 2 kali dari saat ini. Kemudian, mempersiapkan dana tambahan untuk kebutuhan investasi tambahan, modifikasi dan operasional tambahan. Termasuk mempersiapkan proses tambahan (loading dan unloading) sehingga tidak terjadi antrian yang panjang. “Termasuk meminta persiapan penambahan lebar jalan maupun kelas jalan sesuai dengan bertambahnya armada truk yang akan beroperasi,” tandas Agung.
