Kementerian Pertanian (Kementan) mempermudah pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk mengakselerasi percepatan tanam.
Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman usai rapat dengan para pengusaha yang bermitra dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (1/4).
“Tujuan kami adalah untuk mempermudah mereka (pengusaha) untuk mengambil bagian dalam akselerasi tanam, yaitu pengadaan alat mesin pertanian, pupuk, dan seterusnya,” kata Mentan Amran.
Oleh karena itu, Mentan Amran meminta kepada jajarannya agar masalah perizinan lebih disederhanakan, sehingga pengadaan Alsintan yang dibutuhkan petani di lapangan bisa lebih cepat diproses.
“Masalah perizinan disederhanakan supaya bisa cepat karena kita ini darurat pangan, ini harus kita kejar tanam. Mereka (pengusaha) adalah faktor penentu,” kata pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu.
Dia juga memastikan tidak akan memberi toleransi bagi siapa saja pengusaha maupun pegawai di lingkup Kementan yang terbukti melanggar aturan seperti menerima maupun memberi gratifikasi.
“Catat baik-baik tidak boleh ada yang menerima dan memberi fee, karena yang menerima saya berikan sanksi seperti dulu di Kementan, dan memberi aku blacklist. Jadi, dua-duanya kena,” tegas Mentan Amran.
Mentan Amran mengaku memberikan kemudahan kepada para pengusaha agar bisa secara cepat dan profesional dalam mengadakan Alsintan untuk digunakan petani melakukan akselerasi tanam.
“Jadi, kita permudah. Kita ini pelayannya marayakat. Kalau kita permudah mereka ini sangat berpengaruh terhdap kinerja pemerintah. Pengusaha tumpuan negara, tapi jangan menggoda orang-orang pertanian. Nah pertanian saya bilang jangan mau tergoda. Jadi, dua-duanya harus kita jaga,” kata dia.
Diceritakan Mentan, ketegasan terhadap praktek tindak pidana pernah dia lakukan sewaktu periode Jokowi pertama. Waktu itu, dia bahkan memecat pejabat setingkat eselon satu karena terbukti menerima uang fee.
Mentan Amran juga mengaku telah menggiring para pengusaha ke wilayah pidana karena sama-sama bersekongkol dengan mafia.
“Zaman dulu ada dua pejabat eselon satu yang saya copot karena berbuat di luar aturan sehingga Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya berhasil mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada 2016. Jadi, sekarang saya tekankan jangan bermain-main dengan sektor pertanian, layani dengan baik secara profesional,” kata dia.
Terakhir, Mentan menegaskan kebijakan pemecatan ataupun pencopotan sudah di depan mata bagi mereka yang tetap nakal terhadap sektor pertanian. Apalagi saat ini kementan telah memiliki pengawas Internal yang dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budiyanto yang juga pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sekarang ada Pak Irjen dari KPK, Jenderal polisi bintang tiga yang saya minta untuk mengawasi agar mempermudah pelayanan yang diberikan supaya kita bisa melakukan akselerasi tanam,” imbuh dia.
