Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Alex Chandra bersama petani bawang merah Brebes menyambut positif tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun dan kebijakan baru regulasi pengambilan pupuk.
Alex mengatakan, selama ini persoalan pupuk merupakan masalah utama yang selalu dihadapi petani. Berkat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia, petani jadi lebih semangat meningkatkan produksi bawang merah.
“Ini adalah kebijakan yang luar biasa, kami petani bawang merah menunggu ini, petani sangat senang karena nanti sudah tidak menggunakan kartu tani, melainkan cukup dengan KTP dan bisa menebus di daerah mana saja,” kata Alex, Kamis (4/1).
Mewakili ABMI, Alex mengapresiasi pemerintah dan menyatakan sangat mendukung kebijakan ini. “Ini betul-betul mempermudah petani bawang merah,” katanya.
Sejalan dengan Alex, Juwari (46), salah satu petani bawang merah di Kabupaten Brebes juga menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menambah anggaran pupuk subsidi.
Dia menilai kebijakan tersebut membuat petani bawang merah semakin bersemangat dalam meningkatkan produksinya.
“Kami sangat mendukung karena dengan adanya tambahan subsidi pupuk ini, kami petani bawang tidak akan ribut lagi. Hadirnya Pak Menteri di Brebes itu betul-betul membuat petani lebih bersemangat, karena selama ini ributnya itu hanya di masalah pupuk saja,” jelasnya.
Petani lainnya, Bejo Broto mengatakan, saat ini para petani sangat gembira terhadap kebijkan pemerintah terutama pada ketegasan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memberantas mafia pupuk di seluruh Indonesia.
“Jangan ada yang aneh aneh. Negara ini butuh pemimpin yang tegas seperti Pak Menteri. Dia tegas dan keras akan memberantas mafia pupuk. Seluruh petani bawang merah sangat mendukung langkah Pak Menteri ini, karena mafia pupuklah yang sering menjadi masalah,” jelasnya.
Sebelumnya, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menduga kebijakan ini berkaitan dengan upaya Jokowi untuk menjaga tingkat kepuasan publik hingga lengser pada Oktober 2023.
Upaya untuk menjaga kepuasan publik itu juga, lanjut Khudori, tampak dari kebijakan lain seperti bantuan sosial beras yang diperpanjang hingga Juni 2024.
“Boleh jadi presiden ingin sampai lengser nanti approval rating atau tingkat kepuasan publik masih tinggi. Selain pupuk juga ada bansos beras yang diberikan sampai Juni nanti,” ujar Khudori.
