Sawit merupakan komoditi primadona, berkah bagi Bangsa Indonesia, karena jadi penyumbang devisa terbesar dan pengentasan kemiskinan. Di daerah-daerah sentra sawit perputaran ekonomi berjalan dengan baik.
“Hal itu dirasakan petani bila harga TBS nya memadai. Syukur harga TBS petani di periode akhir 2020 hingga saat ini masih dirasakan baik, meskipun petani mengalami trek karena tahun 2018 sampai 2019 harga TBS terjun bebas dan faktor iklim, “ kata Ketua Umum POPSI (Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Pahala Sibuea.
Hadir dalam kesempatan itu juga Gamas Nasir, dewan pembina, Setiono Ketua Umum ASPEKPIR, M Darto Sekjen SPKS, Heri Susanto Ketua Umum JAPSBI dan Subangun Berutu dari Apkasindo.
Akhir-akhir ini sawit kembali mengalami tekanan dan isu negatif yaitu dari AS, tentang adanya kerja paksa sehingga melarang impor minyak sawit. Pergantian presiden dari Trump ke Biden masih ditunggu bagaimana kebijakannya terhadap sawit.
Proses pengaduan Indonesia ke WTO atas diskriminasi produk sawit di EU belum selesai, sekarang sudah datang lagi dari Swiss, yaitu Referendum produk sawit yang diinisiasi LSM Iterre pada bulan Maret mendatang.
Isu yang selalu dihembuskan “isu klasik semua” karena sejak tahun 1989 sampai saat ini itu-itu saja yaitu lingkungan dan kehidupan hayati. Padahal upaya perbaikan sudah dilakukan oleh pemerintah mau pun pelaku usaha baik itu swasta maupun petani.
Upaya perbaikan sangat tampak sejak adanya Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan sedangkan di sektor sawit sudah menerapkan 7 tujuan SDGs.
Khusus untuk melidungi lingkungan, secara perlahan namun pasti melakukan pemenuhan standar Renewable Energy Directive (RED) II, Indirect Land Use Change (ILUC), RSPO dan ISPO, khususnya untuk ISPO pemerintah juga memperbaiki standart nya sekarang itu ISPO generasi ke III. Upaya perbaikan sustainable (keberlanjutan) terus dilakukan walaupun berjalan lambat namun pasti, apa lagi penerapan ISPO sudah bersifat wajib bagi perusahaan dan pekebun.
Menanggapi isu Referendum petani Swiss, sebaiknya lakukan dialog petani dengan petani, agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada bukan membuat permasalahan baru atau pemusuhan antar petani.
Menurut Gamal Nasir, karena posisinya yang lebih unggul dari minyak nabati lain maka sawit selalu diserang dengan berbagai isu negatif seperti isu lingkungan. Masalah utamanya adalah persaingan dagang. POPSI yang mewadahi 4 asosiasi petani kelapa sawit siap bekerjasama menghadapi berbagai isu negatif.
M Darto menyatakan saat ini banyak negara termasuk Indonesia sedang krisis. Dalam posisi seperti ini semua negara pasti melindungi produk domestik mereka dari impor. Khusus sawit di Indonesia sudah keterlanjuran bahwa sebagian besar diusahakan oleh pengusaha besar. Sedang komoditas minyak nabati lain, bahkan hampir semua komoditas di negara lain dikelola oleh koperasi petani sampai ke hilirnya. Negara sangat mendukung petani untuk sampai ke hilir. Pesaing sawit di Eropa yaitu rapeseed, bunga matahari semua diusahakan petani.
Boikot sawit termasuk referendum di Swiss adalah upaya untuk melindungi produk sendiri dari produk impor. Dalam hal ini bagaimana politik perlindungan pemerintah Indonesia untuk petani. Di Indonesia politik perlindungan ini tidak jelas, contohnya sering terjadi impor beras masuk ketika sedang panen raya, impor gula putih ketika sedang musim giling.
Pemerintah tidak punya strategi melindungi petani sawit Indonesia. Setiap tahun isu lingkungan seperti deforestasi selalu ada , pertanyaannya apa yang sudah dilakukan pemerintah. Diplomasi ke luar negeri yang sudah memakan biaya besar hasilnya apa, karena isu ini malah semakin kencang.
Tim diplomasi selama ini adalah pengusaha dan pemerintah, tidak pernah merupakan tim terbuka yang melibatkan asosiasi petani, asosiasi pengusaha dan pemerintah yang duduk bersama merumuskan strategi apa untuk melawannya. Asosiasi petani yang bermacam-macam harus duduk bersama juga dan pemerintah melibatkan dalam diplomasi.
ISPO harus diperkuat, pemerintah harus cepat mengoperasionalkan ISPO. BPDPKS harus membantu petani supaya bersertifikat ISPO. Petani yang sudah bersertifikat ISPO akan menjadi contoh yang baik bila ada serangan terhadap sawit.
