Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang diadakan di Jakarta, Senin (8/7).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas dedikasinya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan peningkatan profesionalismenya.
Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi tapi kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya penggunaan APBN dan APBD secara baik dan bertanggung jawab, terutama di tengah situasi global yang penuh gejolak.
Dia menyebutkan bahwa ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil meskipun menghadapi tantangan geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim.
“Alhamdulillah, ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pemerintahan. Menurutnya, pemerintah harus lincah, cepat, dan taktis dalam memanfaatkan peluang yang ada.
“Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengakui bahwa regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit masih menjadi tantangan.
“Hal seperti ini sekali lagi prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” kata Presiden Jokowi.
Menghadapi era transisi pemerintahan pada Oktober 2024, Presiden Jokowi berharap dukungan dari BPK dan seluruh bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik.
Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar presiden terpilih, Prabowo Subianto, dapat melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan dan memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK.
“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik,” pungkas Presiden Jokowi.
