Kabar gembira bagi industri minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia. Minyak kelapa sawit / CPO Indonesia tetap bisa diekspor ke Swiss. Para pemilih Swiss mendukung perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani dengan Indonesia.
Kesepakatan ini akan membuka pasar potensial yang luas antara kedua negara. Kontroversi seputar impor minyak sawit Indonesia dan keberlanjutannya memicu kekhawatiran di Swiss. Sehingga dilakukan pemungutan suara publik atau referendum atas perjanjian tersebut.
Tapi kesepakatan itu lolos dari uji persetujuan publik dengan 51,7 persen suara, dengan jumlah pemilih 51 persen. Dengan hasil referendum ini artinya Swiss menyetujui perjanjian itu.
Para pendukung menyuarakan kelegaan pada hasil tersebut tetapi mengatakan mereka harus lebih sensitif terhadap masalah lingkungan dalam pemungutan suara di masa depan tentang perjanjian perdagangan.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, tarif akan dihapus secara bertahap dari hampir semua ekspor terbesar Swiss ke Indonesia, sementara Swiss akan menghapus bea atas produk industri Indonesia.
Siapa pun yang mengimpor minyak sawit Indonesia harus membuktikan bahwa minyak tersebut memenuhi standar lingkungan dan sosial tertentu.
Perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 2018 dan disetujui oleh parlemen Swiss pada tahun 2019, tetapi para penentang sangat mengkritik langkah Bern untuk mengurangi bea masuk minyak sawit dan mendapatkan suara publik atas kesepakatan tersebut.
Minyak sawit adalah bahan utama dalam berbagai produk mulai dari makanan hingga kosmetik, tetapi telah lama menjadi kontroversi.
Para ahli lingkungan mengatakan hal itu mendorong deforestasi, dengan sebagian besar hutan hujan ditebangi dalam beberapa dekade terakhir untuk dijadikan perkebunan sawit.
“Dengan hasil referendum ini, maka Swiss dan Indonesia akan meratifikasi perjanjian dagang tersebut,“ tutur Muliaman Hadad, Dubes RI untuk Swiss dan Liechtenstein dalam keterangannya baru-baru ini.
Jika tidak ada halangan, imbuh Muliaman, perjanjian dagang tersebut sudah bisa dilaksanakan semester kedua tahun 2021. “Perjanjian ini harus segera dimanfaatkan agar dapat meningkatkan ekspor, investasi dan kerjasama ekonomi bilateral lainnya,“ kata Muliaman.
Hasil tipis yang hanya unggul 3,3 persen menunjukkan isu kelapa sawit menjadi batu sandungan utama dalam referendum tersebut. “Meskipun kami kalah, namun kami sudah mampu membawa isu lingkungan menjadi perdebatan utama dalam referendum ini,“ ujar Lukas Strausmann, Dirut Bruno Manser Foundation.
Bruno Manser adalah pria Swiss yang hilang di hutan Serawak, Malaysia, ketika membela suku dayak punan yang terdesak habitatnya akibat perusakan hutan. Tidak mengherankan jika yayasan ini, bersama Uniterre dan Pro Natura, mencoba menggagalkan perjanjian dagang tersebut.
Pemerintah Indonesia, melalui KBRI Bern sejak awal juga menyetujui persyaratan tentang perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam perjanjian dagang tersebut. “Sustainability harus menjadi perhatian serius kita untuk segera diterapkan, guna memperkuat kepercayaan publik Swiss dan menumbuhkan keyakinan pasar Eropa umumnya,“ tambah Muliaman Hadad.
Salah seorang pengusaha pemasangan rel kereta api, bahkan sejak awal tidak setuju perjanjian dagang antar-negara masuk dalam referendum. “Harusnya tidak sampai referendum. Tapi inilah Swiss, jika ada rakyat yang tidak setuju, bisa ikut campur langsung dalam urusan politik negeri ini,“ kata pengusaha yang keberatan identitasnya diberitakan.
Pemerintah Swiss dan Indonesia meneken kerja sama dagang pada 2018. Parlemen Swiss pun memberikan lampu hijau di tahun 2020. Namun Uniterre, sebuah LSM Pertanian asal Waad, Swiss Barat mengumpulkan tanda tangan agar kerjasama kedua negara ditentukan di tangan rakyat, alias referendum.
Provinsi penyokong kemenangan ini umumnya adalah provinsi yang berbahasa Jerman, sementara provinsi berbahasa Perancis, khususnya Swiss Barat menolak perjanjian dagang tersebut.
