Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
Pemerintah telah menetapakan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan swasembada gula industri tahun 2030 melalui Peraturan Presiden (Perpres) 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Ditjen Perkebunan, Muhammad Rizal Ismail mengatakan, saat ini telah disusun peta jalan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioethanol tahun 2024 – 2030.
“Peta jalan percepatan swasembada ini tertuang melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 418 tahun 2023,” kata Muhammad Rizal saat dihubungi Majalah Hortus.
Berdasarkan Kepmenko tersebut, kata dia, akan dilakukan peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut.
“Kemudian, akan dilakukan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan,” kata dia.
Masih berdasarkan Kepmenko, juga akan dilakukan peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 1 1,2 persen.
“Terakhir, akan dilakukan peningkatan kesejahteraan petani tebu dan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kilo liter,” kata Muhammad Rizal.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, saat ini juga sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Satgas diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Wakil Ketua Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain ketua dan wakil ketua, struktur organisasi Satgas juga terdiri atas anggota, anggota pelaksana, dan sekretariat. Menteri Pertanian termasuk ke dalam anggota.
Muhammad Rizal mengatakan, tugas dari Satgas ini, yaitu menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Kedua, memfasilitasi ketersediaan lahan yang sesuai dengan komoditas tebu.
Ketiga, mengoordinasikan penyelesaian administrasi pertanahan atas tanah yang diperoleh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau mekanisme pengadaan tanah.
Keempat, memfasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan berusaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri.
Kelima, memfasilitasi pemberian fasilitas investasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri beserta sarana dan prasarana penunjang.
Keenam, melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemberian perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri beserta sarana dan prasarana penunjang.
Ketujuh, memfasilitasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam melakukan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar lokasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri.
Produksi Tebu
Sementara itu, Muhammad Rizal memprediksi tahun ini akan terjadi defisit gula sebesar 662 ribu ton, mengingat dari perkiraan total kebutuhan 2,93 juta ton, hanya mampu terperpnuhi dari produksi dalam negeri 2,27 juta ton.
“Produksi gula yang diperoleh dari data evaluasi akhir giling tahun 2023 adalah sebesar 2,27 juta ton, sehingga pada tahun 2024 terdapat kekurangan 662 ribu ton gula,” kata Muhammad Rizal.
Sebagai upaya mendongkrak produksi tahun ini, pihaknya akan kegiatan rawat ratoon alias pemiliharaaan tahun 2024 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluas 4.700 hektare.
“Kami akan melakukan kegiatan rawat ratoon tahun 2024 dengan Anggaran APBN seluas 4.700 hektare, yang tersebar di sembilan Provinsi yang terdiri dari 36 Kabupaten,” ujar Muhammad Rizal.
Di samping itu, Ditjen Perkebunan juga bekerja sama dengan Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka pendampingan program plant cane pada bongkar ratoon.
“Ini untuk meningkatkan produktivitas dan hasil gula tebu rakyat lahan kering,” sambung Muhammad Rizal.
Terkait ekstensifikasi, pihaknya bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) dalam upaya mendapatkan data potensi dan kesesuaian lahan tebu yang clean and clear.
Kemudian, Ditjenbun juga bekerja sama dengan Tim Akademisi (Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan BRIN) dalam rangka kajian peningkatan produksi dan rendemen tebu.
“Kami membuka ruang diskusi antara pengambil kebijakan dan stakeholder bidang pergulaan dalam rangka percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan baku nabati (biofuel),” imbuh dia.
