Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melakukan koordinasi dan identifikasi perkebunan kakao rakyat untuk ditingkatkan produktivitasnya. Kegiatan ini salah satunya digelar di Sulawesi Tengah (Sulten).
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, mengatakan pemerintah melalui BPDP menyelenggarakan program Peremajaan Kakao Rakyat (PAKAR) sebagai upaya meningkatkan produktivitas kakao secara berkelanjutan.
“Sebagai langkah awal, kami mengadakan kegiatan koordinasi dan identifikasi perkebunan kakao rakyat, mencakup kegiatan diskusi dan kunjungan lapangan bersama pemangku kepentingan kakao terkait di Provinsi Sulteng,” kata Normansyah.
Menurutnya, identifikasi ini penting untuk memastikan data dan kondisi kebun kakao rakyat terpetakan dengan baik, sehingga menjadi dasar dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan.
Salah satu lokasi kegiatan dilakukan di Sulteng, mengingat provinsi ini merupakan salah satu sentra utama kakao nasional. Berdasarkan Data Statistik Perkebunan 2023–2025, Sulawesi Tengah pada 2023 tercatat menghasilkan 125,92 ribu ton atau sekitar 19,92 persen dari total produksi kakao nasional.
“Dengan dukungan PAKAR, perkebunan kakao rakyat diharapkan dapat dikelola lebih produktif, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi petani maupun industri kakao nasional,” ungkapnya.
Untuk diketahui, luas perkebunan kakao Indonesia terus menyusut. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) lahan kakao yang pada 2019 mencapai 1,56 juta hektare, turun menjadi 1,39 juta hektare pada 2023.
“Selain itu, rendanya produktivitas karena tanaman tua/tanaman rusak turut mempercepat peralihan lahan kakao,” kata Normansyah.
Oleh karena itu, melalui BPDP, pemerintah menyelenggarakan program PAKAR sebagai salah upaya dalam meningkatkan produktivita kakao secara berkelanjutan.
