Kasdi Subagiono, Dirjen Perkebunan yang Baru: “Kami Akan Siapkan 85 Juta Benih Unggul Setiap Tahun”

0

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian akan membangun logistik benih dalam jumlah masif demi mengembalikan kejayaan tanaman rempah-rempah dan komoditas perkebunan strategis lainnya di Indonesia.

Potensi replanting saat ini jauh lebih besar dari pada ketersediaan benih, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk replanting semakin lama. Benih bersama dengan sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, iklim menentukan tingkat hasil tanaman. Meskipun tersedia sarana produksi lain yang cukup, tetapi bila digunakan benih bermutu rendah maka hasilnya akan rendah.

Apalagi sebagian besar petani kerap menggunakan benih asalan yang tidak tersertifikasi. Akibatnya, produktivitas rendah dan rentan terhadap hama dan penyakit. Untuk mengatasinya, Kementerian Pertanian (Kementan) terus merilis program Benih Unggul (BUN) 500 dan membangun logistik benih.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian yang baru, Kasdi Subagiono mengutarakan, BUN 500 sendiri berarti benih unggul 500 juta batang dalam 6 tahun, mulai 2019 sampai tahun 2024.

Kasdi Subagiono
Kasdi Subagiono (DOK. HORTUS)

Sehingga dalam setiap tahunnya, Kementan akan menyiapkan benih kurang lebih 85 juta batang untuk keperluan peremajaan dan perluasan tanaman. Apalagi, saat ini Kementan fokus akan mengembalikan kejayaan rempah dan komoditas perkebunan strategis lainnya, di antaranya; kopi, kakao, sawit, kelapa dan tebu.

“500 yang dimaksud adalah 500 juta batang selama 6 tahun. Itu artinya dari yang eksisting saat ini kami melipatgandakan 3 kali lipat karena rata-rata saat ini kita baru mampu menyediakan benih sekitar 30 juta batang untuk semua komoditas seperti kopi, kakao, karet, sawit, tebu, cengkeh, sama lada. Pada prinsipnya Kementan ingin membangun logistik benih dalam jumlah masif dengan kualitas bagus dan harus bersertifikasi untuk semua komoditas,” jelas Kasdi di Kantor Kementan Ragunan Jakarta, baru-baru ini.

Tingginya kebutuhan benih bermutu tersertifikasi ini tersebut ternyata belum cukup, karena masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara kebutuhan benih tersebar di seluruh Indonesia.

Bisa dibayangkan betapa lama dan ribetnya, jika harus menyiapkan dan mengirimkan bibit dari Medan, Sumatera Utara ke Manokwari, Papua. Alumni Universitas Brawijaya, Malang ini menambahkan, distribusi benih juga harus efektif dan efisien. Kata Kasdi, saat ini masih sering terjadi penyediaan benih yang kurang efisien karena terlalu jauh jaraknya, sehingga butuh waktu yang lama dalam pengirimannya.

“Seperti halnya kopi, kakao harus beli dari Jember untuk kemudian dibawa ke Papua tentu membutuhkan biaya yang tinggi. Kita nanti di setiap sentra-sentra itu kita bangun KBI (Kebun Bibit Induk), kita bangun entres-entres baru itu, kemudian KBD yaitu Kebun Bibit Desa atau Kebun Bibit Dasar, kemudian link dengan penangkar-penangkar lokal,” jelas Kasdi.

Dengan demikian, lanjut dia, pembibitan dipusatkan pada daerah pengembangan yaitu daerah yang bisa perluasan, membentuk kawasan baru, peremajaan dan bisa dilakukan rehabilitasi. Artinya kawasan itu bagi penyedia benih sebagai pasar langsung, sebab distribusinya menjadi dekat dan kalau harga bibitnya murah dipastikan laku.

Menurut Doktor dari Tsukuba University, Jepang ini, dalam membangun logistik benih, yang utama bukan hanya ketersediaan tetapi juga akses terhadap lokasi yang akan dikembangkan, lokasi yang akan direplanting dan seterusnya. Kalau terlalu jauh, selain mahal biaya pengirimannya juga risiko benih rusak dan mati dalam proses pengiriman, tentu ini merugikan, baik dari segi waktu maupun biaya.

“Caranya, saat ini kami tengah memperbaiki laboratorium di 3 pabrik besar kami. Pabrik besar tersebut memiliki tugas utamanya sertifikasi. Akan tetapi ke depan akan kita tambahkan fungsinya sebagai memproduksi benih induk. Tentu harus ada perubahan di sana sini,” jelasnya.

Sebelum berjalan, agar ke depan tidak menimbulkan masalah hukum, Kasdi terus mengupayakan payung hukumnya.

“Agar kesannya tidak jeruk makan jeruk, melakukan produksi juga sertifikasi sendiri makanya legal bindingnya sedang kita garap dengan Sekjen. Namun informasinya secara umum menurut biro masih bisa, oke. Kita tambahkan itu,” katanya.

Mengenai anggaran, menurut Kasdi, harus ditingkatkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan benihnya. Sehingga, pihaknya akan mengusulkan adanya tambahan anggaran di tahun 2020.

“Tentu perlu ada tambahan anggaran tahun 2020 kami mengusulkan agar ditambah. Hal ini sudah kami bahas dengan Bappenas supaya ada alokasi lebih. Tentu ini kita kaitkan dengan pembangunan nasional,” katanya.

Kasdi menambahkan, program BUN 500 sendiri merupakan program untuk mengembalikan kejayaan beberapa komoditas strategis, di antaranya program untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia, program peremajaan sawit rakyat, program peningkatan harga karet, percepatan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan, pengendalian OPT, non OPT serta pengembangan desa organik serta SDM perlindungan perkebunan.

Jadi, selain menyediakan benih unggul dalam jumlah besar, Kementan juga menyiapkan program perlindungan tanaman. Perlindungan perkebunan mempunyai peranan yang sangat besar terutama dalam pengawalanan/penyelamatan tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

“Saya minta jajaran perlindungan perkebunan mengidentifikasi potensi permasalahan OPT di setiap lokasi replanting karet, kelapa sawit, pala, lada dan cengkeh dan OPT utama perkebunan lainnya dan selanjutnya menyiapkan konsep penanganannya,” pintanya.

Penanganan OPT agar diutamakan pada kegiatan ramah lingkungan. Untuk keperluan tersebut, perangkat perlindungan perkebunan yang ada di seluruh provinsi mempunyai peranan yang sangat besar terutama dalam menghasilkan bahan pengendali OPT.

Selain itu, Kasdi juga berkomitmen untuk meningkatkan produksi karet tahun ini sebesar 3,81 juta ton. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan target tahun lalu, yakni 3,68 juta ton.

Peningkatan target dilakukan mengingat hasil realisasi tahun lalu yang melebihi target yaitu 3,76 juta ton. Banyak faktor yang menyebabkan realisasi melebihi target. Beberapa di antaranya, replanting atau penanaman kembali yang terus jalan sejak empat tahun lalu. Selain itu, perhatian pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas benih juga membantu realisasi yang bagus.

Untuk replanting, Kasdi menambahkan, pemerintah sudah menyetujui untuk menanam 50 ribu hektar per tahun. Tapi, total tersebut tidak tertanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluruhnya. “Kami baru bisa cover 6.000 hektar dengan anggaran Rp 47 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, sekitar 44 ribu hektar lainnya akan menggunakan sumber dana lain, termasuk kerja sama dengan pihak swasta. Namun, Kasdi menjelaskan, skema detail belum diputuskan karena masih menunggu kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kasdi juga menegaskan, target produksi karet tahun ini juga sudah mempertimbangkan faktor cuaca, termasuk potensi El Nino. Kementan sendiri telah melakukan kajian mitigasi risiko dengan memasukkan unsur cuaca. Apalagi, tanaman perkebunan biasanya cenderung lebih tidak rentan terhadap cuaca dibanding dengan tanaman pangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai target produksi adalah konversi lahan dari petani karet ke komoditas lain. Kasdi mengakui, dinamika harga yang tidak menguntungkan membuat petani mengubah komoditas tanamannya, seperti sawit. “Padahal, karet juga dapat menjadi pendapatan harian,” ucapnya.

Selain meningkatkan produksi, Kasdi juga bertekad meningkatkan harga karet yang stagnan atau bahkan cenderung turun. Di antaranya dengan mengurangi ekspor dan penyerapan karet petani lebih besar melalui anggaran negara.

Seperti diketahui, bahwa harga karet di tingkat petani saat ini dalam kisaran Rp6.000 – 7.000 per kilogram. Data terakhir, harga karet bertengger di harga Rp 6.920. Padahal harga di tingkat internasional antara Rp 19.000 – 20.000 per kilogram.

“Melihat hal ini maka negara melalui Kementerian BUMN telah merencanakan skema serap atau pembelian karet petani dengan hqrga Rp 1.000-2.000 per kilogram di atas harga karet di tingkat petani saat pembelian. Anggaran direncanakan sebesar Rp 350 miliar,” kata Kasdi.

Penyerapan tersebut, lanjutnya, akan digunakan untuk memperbesar produk dalam negeri di antaranya untuk karet aspal.

Mengenai komoditas sawit, ujar dia, untuk tahun ini Kementan menargetkan dapat meremajakan kebun sawit rakyat seluas 200.000 hektar. Dana yang diperlukan disebut mencapai Rp 5 triliun. Kasdi optimis target tersebut akan tercapai, meski realisasi tahun-tahun sebelumnya tidak sesuai target.

“Tentu saja optimis bisa tercapai. Pasalnya, kendala utama itu kan soal administratif. Itu sudah kami coba selesaikan di tingkat lapangan,” jelasnya.

Kasdi mengklaim selain kendala administratif, tidak ada lagi yang menghalangi. Persoalan seperti legalitas lahan pun sudah diselesaikan karena peremajaan hanya menyasar para petani yang bersedia kebunnya diremajakan.

Dia mengakui ada kasus di mana kebun sudah tua, tapi produktivitasnya masih tinggi. Untuk kasus-kasus tersebut, Kementan menyatakan tidak akan memaksa agar kebun diremajakan karena peremajaan tersebut memerlukan kesediaan pemilik kebun.

Di sisi lain, kendati Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum melakukan pungutan ekspor kepada pelaku usaha, Kasdi tetap meyakini mandatori peremajaan yang menjadi program utama pemerintah dapat terlaksana.

Kasdi mengungkapkan bahwa saat ini ada wacana untuk meningkatkan dana tambahan untuk peremajaan menjadi lebih dari Rp25 juta per hektar (ha). Tapi, hal itu hingga saat ini masih belum diputuskan.

Selanjutnya, Kasdi meminta, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengikuti standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut Kasdi, sertifikasi lain seharusnya tidak menjadi rujukan utama, apalagi hanya karena tekanan dari organisasi nonpemerintahan atau LSM sehingga ada perusahaan sawit sampai menghentikan pembelian TBS (tandan buah segar) dari petani.

Hal itu, tambahnya, juga berlaku bagi perusahaan perkebunan yang terafiliasi dengan perusahaan induk mereka di luar negeri. Mereka tidak perlu mengikuti standar NDPE (no deforestation, no peat development, and no exploitation) karena akan membebani rantai pasok dan ujungnya petani sawit yang dirugikan.

“Ikuti saja yang ada di ISPO. Indonesia telah mempunyai aturan yang jelas mengenai praktik-praktik berkelanjutan. Hormati dan ikuti saja ISPO karena hanya aturan itu yang berdaulat di Indonesia,” tandas Kasdi.

Menurut dia, dalam ISPO, pemerintah Indonesia punya komitmen jelas yakni mendorong petani dan industri untuk memproduksi sawit secara berkelanjutan termasuk ketaatan dalam menjaga lingkungan. Sejumlah aturan yang diterapkan dalam ISPO telah memenuhi kriteria global dalam penerapan praktik-praktik berkelanjutan, bahkan ke depan pemerintah ingin menyederhanakan aturan, sesuai dengan masukan para pelaku usaha perkebunan termasuk petani agar bisa diikuti semua pihak. ***SH

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini