Jakarta, 15/3/2023
Petani sawit dan karet di Malaysia mengajukan petisi kepada Kedutaan Besar Uni Eropa setempat berkaitan regulasi deforestasi.
Petisi ini digulirkan oleh sejumlah asosiasi antara lain Petisi ini ditandatangani oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia (PKPKM), Otoritas Konsolidasi dan Rehabilitasi Tanah Negara (FELCRA), Konsolidasi dan Rehabilitasi Tanah Serawak (SALCRA), Pihak Berkuasa Kemajuan Kecil Pengusaha Bergetah (RISDA),dan Asosiasi Pekebun Sawit Dayak Sarawak (DOPPA).
Petisi ini berisi kecaman terhadap UU Deforestasi yang dinilai akan mengancam kesejahteraan petani dengan adanya kategori negara “High Risk” dan “Low Risk” terhadap komoditas tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan hal tersebut juga sudah didiskusikan dengan Ketua Umum PKPKM dalam pertemuan delegasi Malaysia-Indonesia pada Februari lalu di Jakarta yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon).
“Perwakilan dari persatuan petani Malaysia (PKPKM) memang sudah menyampaikan pesan untuk mengajak sama-sama melakukan aksi yang sama di hari yang sama [Rabu (15/3/2023)],” katanya.
Gulat menjelaskan mereka tidak bermaksud untuk menolak ajakan tersebut. Apkasindo, lanjut dia, sangat menghargai ajakan itu, tetapi pada hari yang sama atau pada Rabu (15/3/2023), Kemenko Ekon mengundang Apkasindo untuk berdiskusi terkait Undang-undang (UU) Bebas Deforestasi melalui rapat terbatas (ratas) atas inisiasi delegasi Uni Eropa. Adapun ratas tersebut dipimpin oleh Dubes Uni Eropa yang mewakili 27 negara, yaitu HE Vincent Piket.
“Kami menghargai ajakan dari rekan-rekan petani sawit dari Malaysia, tapi biarkan kami petani sawit Indonesia membuat keputusan dengan cara kami,” ujarnya.
Adapun para petani sawit dari 22 provinsi anggota Apkasindo dan 164 DPD kabupaten/kota sudah memberikan petisi ke DPP Apkasindo untuk melakukan aksi serentak sejak akhir 2022.
“Melihat empat kali pertemuan dengan delegasi Uni Eropa, sekali di Riau dan tiga kali di Jakarta, tidak memberikan hasil yang berarti, maka kami akan segera mengambil keputusan. Kami segera akan berkoordinasi dengan Dewan kami supaya sikap kami benar-benar terukur dan bermanfaat untuk semua,” pungkasnya.
