Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang dapat memengaruhi perkebunan kopi menyusul prediksi kondisi iklim pada September-November 2026. Berdasarkan pemetaan Direktorat Jenderal Perkebunan, sekitar 28 persen areal kopi yang berada di wilayah yang dipetakan berpotensi mengalami kondisi kering.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widaryo, mengatakan angka tersebut masih merupakan potensi berdasarkan prediksi iklim dan belum menunjukkan luas tanaman kopi yang mengalami kerusakan akibat kekeringan.
“Angka tersebut merupakan potensi berdasarkan kondisi atau prediksi iklim dan bukan luas tanaman kopi yang sudah mengalami kerusakan akibat kekeringan,” kata Heru saat dihubungi Majalah Hortus baru-baru ini.
Menurutnya, dampak aktual masih sangat bergantung pada perkembangan curah hujan, ketersediaan air, karakteristik lahan, serta kemampuan masing-masing kebun menghadapi periode kering.
Secara nasional, luas areal kopi pada 2026 diperkirakan mencapai 1,28 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 187.794 hektare merupakan tanaman belum menghasilkan (TBM), 977.799 hektare tanaman menghasilkan (TM), dan 115.898 hektare tanaman tidak menghasilkan atau tanaman rusak (TTM/TR).
Sejumlah sentra kopi yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi potensi kekeringan antara lain Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Beberapa wilayah yang masuk pemetaan tersebut di antaranya Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara, Way Kanan, Magelang, Temanggung, Banjarnegara, Wonosobo, Malang, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Bandung, Garut, Sukabumi, Tana Toraja, Toraja Utara, Manggarai, Manggarai Barat, Tabanan, Sumbawa, hingga Kulon Progo.
Meski demikian, Heru menegaskan belum ada laporan mengenai kebun kopi di sentra produksi yang telah terdampak kekeringan.
“Sampai dengan saat ini belum ada laporan terdampak kekeringan pada kebun kopi di sentra kopi,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Ditjen Perkebunan mendorong penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang adaptif terhadap perubahan iklim. Langkah tersebut mencakup konservasi tanah dan air, pengelolaan tanaman penaung, pemanfaatan bahan organik, serta teknik budidaya yang dapat membantu tanaman menghadapi kondisi kering.
Di tingkat kebun, pekebun didorong menerapkan rorak dan lubang biopori untuk meningkatkan infiltrasi sekaligus mempertahankan air di dalam tanah. Pengelolaan tanaman penaung juga dilakukan untuk menjaga mikroklimat dan mengurangi kehilangan air.
Pemerintah juga memperkuat diseminasi, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pekebun serta petugas. Informasi prakiraan iklim dan laporan kondisi aktual di lapangan digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal.
Untuk komoditas kopi, dukungan yang tersedia saat ini antara lain penyediaan benih kopi varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim di sentra produksi. Pemerintah juga memberikan dukungan benih dan pupuk organik bagi wilayah perkebunan kopi yang terdampak bencana di Sumatera untuk membantu proses pemulihan.
Heru menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah memberikan dukungan sarana konservasi air seperti embung, pompa air, biopori, dan rorak. Integrasi tanaman kopi dengan ternak turut didorong untuk mendukung ketersediaan bahan organik, dengan kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik guna memperbaiki kondisi tanah.
“Ke depan, arah kebijakan lebih diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan sarana dan program yang telah tersedia di lapangan, disertai penguatan diseminasi dan sosialisasi praktik pertanian ramah iklim,” kata Heru.
Reporter: Supianto
