Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengingatkan peternak sapi di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang bisa mengancam populasi sapi di wilayah tersebut.
Wamentan Sudaryono mengimbau para peternak untuk melakukan vaksinasi secara berkala agar Indonesia dapat terbebas dari penyakit menular ini.
“Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah bagaimana mengantisipasi wabah PMK. Oleh karena itu, vaksinasi harus dilakukan, baik yang difasilitasi pemerintah maupun secara mandiri,” ujarnya saat menghadiri acara di PT Bumi Rojo Koyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Minggu, (5/1).
Menurut Wamentan Sudaryono, Jawa Timur memiliki populasi sapi terbesar di Indonesia, yang menjadi sektor vital bagi ketahanan pangan nasional.
Dengan vaksinasi yang sudah dilakukan di sebagian besar populasi sapi, ia menekankan bahwa vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya sekali, melainkan harus dilakukan secara berkala agar efeknya maksimal.
“Alhamdulillah, sapi sudah kita vaksin semua. Namun, vaksinasi harus terus dilakukan secara berkala dan diulang,” kata dia.
Wamentan Sudaryono juga mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah daerah (Pemda) Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menjaga kesiapsiagaan terhadap potensi penyebaran PMK.
“Satu sapi yang terinfeksi PMK bisa menular kemana-mana. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama menjaga seluruh populasi sapi di Jawa Timur,” kata Wamentan Sudaryono.
Wamentan Sudaryono menyatakan, pemerintah menargetkan peningkatan produksi dan populasi sapi dalam lima tahun mendatang, yang diperkirakan akan mencapai 5 juta ekor.
Untuk tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan tambahan 200 ribu ekor sapi dengan memperkuat para peternak besar, kecil, dan koperasi untuk mendukung program ini.
“Kita sudah ada target total dalam 5 tahun 5 juta. Tahun ini 200 ribu dan regulasinya sudah selesai. Pemerintah menyediakan lahan sudah selesai,” jelas dia.
Dengan upaya vaksinasi yang intensif dan sinergi antara pemerintah dan peternak, Wamentan berharap wabah PMK dapat dicegah dan sektor peternakan Indonesia dapat berkembang dengan baik, meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Melalui surat Menteri Pertanian nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025, Kementan mengingatkan, peningkatan kasus PMK yang terjadi pada Desember 2024 harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, Agung Suganda mengatakan, peningkatan kasus PMK yang terjadi pada minggu ketiga dan keempat Desember 2024 dipicu oleh cuaca ekstrem.
“Peningkatan ini memerlukan pengawasan ketat, khususnya terhadap lalu lintas hewan dan produk hewan, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut,” kata Agung dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Senin (6/1).
Agung memprediksi puncak kasus PMK akan berlangsung hingga Maret 2025. Dia pun menyarankan beberapa langkah antisipatif. Pertama, memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit.
Kedua, menutup pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK di lokasi tersebut. Lantas ketiga, memaksimalkan peran peternak dan sektor swasta dalam mengendalikan penyakit di tingkat daerah.
“Penutupan pasar hewan yang terpapar virus dan tindakan disinfeksi adalah langkah mendesak untuk menghentikan penyebaran PMK. Pemerintah daerah harus sigap melindungi peternak dari kerugian yang lebih besar,” ujar Agung.
