KOLOM
Oleh Sudarsono Soedomo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University
Kebijakan pemerintah yang menargetkan penggunaan bahan bakar nabati B50 terdengar heroik: mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO). Namun di balik jargon hijau itu tersimpan persoalan klasik yang tak kunjung selesai: siapa yang menanggung biayanya?
Produksi biodiesel memang tampak seperti langkah menuju kemandirian energi, tetapi realitas ekonominya jauh dari mandiri. Selisih harga antara biodiesel dan bahan bakar fosil begitu besar sehingga tanpa subsidi, program ini akan berhenti seketika. Ironisnya, dana subsidi tersebut bersumber dari pungutan ekspor sawit dan produk turunannya. Artinya, untuk menyalakan mesin “energi hijau” di dalam negeri, pemerintah justru harus memotong potensi ekspor yang menjadi sumber pembiayaan program itu sendiri. Sebuah lingkaran yang tampak indah di atas kertas, tetapi absurd di lapangan.
Dilema pun muncul. Jika pemerintah menambah alokasi CPO untuk biodiesel, ekspor akan turun dan pungutan berkurang—subsidi terancam defisit. Sebaliknya, jika alokasi untuk biodiesel dikurangi, target B50 hanya tinggal slogan. Jalan tengahnya kerap berarti mengorbankan sektor lain. Industri minyak goreng domestik misalnya, harus rela kekurangan pasokan bahan baku. Akibatnya, harga minyak goreng melonjak dan masyarakat kecil kembali menjadi korban atas nama kemandirian energi.
Masalah makin rumit karena situasi di sisi pasokan tidak sedang baik-baik saja. Industri sawit dilanda ketidakpastian hukum dan administratif akibat penertiban yang sering membabi buta. Perluasan kebun terhenti, sementara produktivitas kebun rakyat menurun karena tanaman menua, akses peremajaan minim, dan kebijakan tumpang tindih. Dalam kondisi seperti ini, berharap peningkatan produksi CPO hanya tinggal harapan kosong—setipis janji politik tentang bahan bakar hijau.
Program biodiesel akhirnya menyerupai eksperimen kebijakan yang dijalankan dengan keyakinan bahwa semua variabel akan tunduk pada keinginan politik. Pemerintah menulis angka-angka di atas kertas, tetapi alam dan pasar tidak membaca dokumen kebijakan. Sementara industri di hulu dan hilir saling menunggu kejelasan, birokrasi justru sibuk menegaskan siapa yang paling nasionalis di antara mereka. Hasilnya: subsidi membengkak, ekspor melemah, dan energi hijau yang diidamkan berubah menjadi beban fiskal yang terus memerah.
Mungkin yang dibutuhkan bukanlah biodiesel baru, melainkan keberanian baru untuk jujur. Bahwa tanpa penataan struktural di sektor hulu, seluruh kebijakan hilir hanyalah kosmetik politik. Bahwa tanpa kepastian hukum bagi petani dan pelaku industri, tak ada bahan bakar hijau yang sungguh berkelanjutan. Karena pada akhirnya, energi yang paling banyak terbakar bukanlah solar atau CPO—melainkan akal sehat dalam merumuskan kebijakan publik.
