Peneliti Universitas Indonesia (UI) menekankan pemerintah harus memastikan kapasitas produksi minyak sawit mentah (CPO) sebelum menerapkan B50 agar pasokan dalam negeri dan ekspor tidak terganggu.
“Jadi, menurut kami yang paling utama satu starting pointnya adalah kapasitas produksi CPO itu berapa sih. Kita mampu meningkatkan sampai titik berapa di tahun depan,” kata Peneliti Pranata UI, Surjadi baru-baru ini.
Menurut dia, jika kapasitas produksi saat ini belum memungkinkan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan sawit.
“Secara teknis, kami tidak menentukan mana yang lebih efektif, apakah intensifikasi atau ekstensifikasi lahan. Yang jelas, produktivitas harus ditingkatkan terlebih dahulu jika B50 ingin diterapkan,” ujar Sujardi.
Peningkatan produktivitas menjadi penting agar implementasi B50 tidak mengurangi ekspor maupun mengganggu pasokan dalam negeri.
Pun jika kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) diterapkan untuk memenuhi kebutuhan CPO bagi B50, pemerintah tetap harus memulai dengan menakar kemampuan produksi CPO yang tersedia.
“Mau pakai DMO atau pakai kebijakan lain, starting point awalnya adalah kita identifikasi dulu kemampuan produksi di CPO kita berapa nih. Nah dari situ nanti baru kebijakan-kebijakan lainnya bisa menyusul gitu,” ujar Sujardi.
Menurut dia, jika kemampuan produksi belum mencukupi, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memutuskan pemberlakuan B50. “Karena praktek di negara-negara lain kan begitu,” ujar dia.
Dengan kondisi produksi sawit saat ini, kata dia, angka keseimbangan ideal untuk program biodiesel adalah 37,8 persen (B37,8).
“B40 bisa diterapkan, asalkan semua pemangku kepentingan diperhatikan. Kalau ingin ditingkatkan menjadi B50, perlu kajian lebih matang karena banyak pihak yang berisiko,” pungkas Surjadi.
(Supianto)
