Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menetapkan kebijakan campuran solar dengan 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit (B50) mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Kebijakan ini disampaikan Airlangga dalam konferensi pers terkait langkah pemerintah dalam mitigasi risiko dan antisipasi dinamika global yang digelar secara daring dari Korea Selatan, Selasa (31/3).
Airlangga menegaskan, penerapan B50 menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian energi sekaligus meningkatkan efisiensi energi nasional.
“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga.
Ia menyebut, Pertamina telah siap mengimplementasikan proses pencampuran (blending) biodiesel tersebut. “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending,” katanya.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter dalam satu tahun.
Airlangga menambahkan, implementasi B50 juga berpotensi memberikan penghematan signifikan terhadap anggaran negara, baik dari sisi subsidi maupun pemanfaatan biodiesel, dengan nilai mencapai sekitar Rp 48 triliun.
“Dalam satu tahun, sebetulnya dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp 48 triliun,” jelasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan, implementasi program biodiesel B50 akan memberikan dampak positif berupa potensi surplus pada sektor solar seiring dengan operasional proyek kilang di Kalimantan Timur.
“Saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi, ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.
Reporter: Supianto
