Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatra pada 26 November 2025 lalu sebagai bencana nasional.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih mengatakan, kerusakan luas yang terjadi pada permukiman rakyat, infrastruktur, serta sumber penghidupan masyarakat telah melampaui kemampuan warga dan pemerintah daerah untuk menanganinya secara mandiri.
Penetapan tersebut sangat penting untuk menggerakkan seluruh jajaran pemerintahan di daerah agar bekerja maksimal memulihkan kondisi.
“Rakyat sudah tidak sanggup jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, baik untuk membangun, memperbaiki, maupun membersihkan rumah yang hancur, apalagi untuk membangun kembali pertanian dan infrastruktur lainnya,” ujar dia dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (17/12).
Khususnya di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, kata Henry, lahan sawah semuanya sudah rusak dan dipenuhi lumpur. Kondisi ini juga terjadi di Kawasan Daulat Pangan SPI, tepatnya di Pusdiklat Bingkai Alam Raya, sebuah pusat pendidikan dan pelatihan petani yang dibangun pada 2006 pascatsunami.
“Saat ini saya berada di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Saya melihat sawah-sawah semuanya sudah rusak dan dipenuhi lumpur,” ujar dia.
Banjir yang melanda Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang, merupakan akibat dari rusaknya daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara di Kuala Simpang. Menurutnya, petani menjadi pihak yang terdampak paling parah karena umumnya tinggal di wilayah pinggiran sungai.
“Seharusnya saat ini sudah memasuki masa tanam bagi petani, tetapi dengan kondisi yang ada, hal tersebut tidak memungkinkan. Sawah-sawah petani di sekitar Pusdiklat juga mengalami kerusakan yang sama,” kata Henry.
Hingga saat ini hujan masih terus berlangsung. Pemerintah perlu memberikan peringatan dini dan arahan yang jelas kepada masyarakat tentang cara menghadapi kondisi cuaca yang masih berlangsung ini.
Bergeser ke Kota Kuala Simpang, aktivitas pertokoan masih belum berjalan normal. Lumpur masih menggenangi jalanan, dan masyarakat terlihat berusaha membersihkan rumah dari endapan lumpur. Namun, upaya tersebut terkendala karena ketersediaan air bersih yang belum mencukupi.
Kondisi ini membuat suasana Kota Kuala Simpang belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kantor-kantor pemerintahan pun masih berada dalam kondisi yang sama dengan rumah-rumah penduduk.
Situasi serupa juga terjadi di kampung-kampung sekitar, di mana hampir seluruh wilayah terdampak banjir.
Menurut laporan Henry, hingga Rabu (17/12), di wilayah perbatasan Langkat dan Aceh Tamiang, masyarakat masih berupaya membersihkan lumpur dari rumah mereka tanpa ketersediaan air bersih dan listrik. Hujan kembali turun dengan deras sejak dini hari, sementara listrik belum menyala sama sekali, sehingga menjadi hambatan serius dalam penanganan darurat dan komunikasi warga.
SPI menegaskan, rakyat sudah tidak sanggup jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk membersihkan rumah, membangun kembali permukiman, dan memulihkan kehidupan pasca bencana.
“Kehadiran negara secara penuh dan bertanggung jawab menjadi sebuah kewajiban,” imbuh dia.
Reporter: Supianto
