Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketersediaan makanan bagi jemaah haji Indonesia dalam kondisi aman, meski situasi geopolitik global tengah bergejolak.
Demikian disampaikan setelah rapat koordinasi terbatas bersama kementerian/lembaga terkait Kesiapan Pemenuhan Pangan untuk Haji 2026 yang dilaksanakan di Kantor Pusat Menko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4).
“Soal makan, jemaah haji kita tadi, Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun ada di sana geopolitik seperti itu, tapi Jemaah Haji soal makan nggak usah khawatir. Ada makan yang siap saji, ada makan yang di sana, insyaallah cukup lengkap, tidak kurang apapun,” ujar Zulhas.
Jaminan tersebut tidak hanya berlaku untuk jemaah haji saja, tetapi juga untuk kebutuhan di dalam negeri, mulai dari beras, jagung, ikan, telur, ayam, hingga buah dan sayur yang dipastikan tersedia dalam jumlah cukup.
Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong agar penyediaan makanan bagi jemaah haji dapat berasal dari dalam negeri, termasuk dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Skema seperti ini, kata Zulhas, sudah diterapkan oleh sejumlah negara lain, seperti Thailand dan Vietnam, dalam penyediaan makanan bagi jemaah haji mereka yang bahan bakunya berasal dari negaranya sendiri.
“Kita berusaha keras, memang tidak mudah, agar haji itu paket dengan makan yang dari Indonesia. Sebagaimana kalau restoran-restoran di sini, apakah dari Thailand, dari Vietnam, itu bahan bakunya juga ada di sini. Kalau kita makan restoran Vietnam, itu bahan bakunya ada di sana. Thailand, bahan bakunya ada di sana,” jelasnya.
Ia menyebut, sudah banyak UMKM di dalam negeri yang memanfaatkan teknologi dalam memproduksi makanan, termasuk makanan siap saji atau ready to eat (RTE) yang praktis dan memiliki daya tahan lebih lama.
“Sudah banyak sekarang kemampuan UMKM kita yang memanfaatkan teknologi. Rupanya sekarang sudah ada makanan siap saji yang fresh. Saya baru tahu, ada istilahnya itu RTE, ready to eat. Ada juga bumbu, kirim bumbu ya. Yang bumbu kalau masak terus dikasih bumbu, jadi gitu. Langsung jadi. Itu sudah mulai berkembang, UMKM kita bisa ekspor,” sambungnya.
“Walaupun kadang-kadang masih ada kena di sini, satu dua, belum sempurna tetapi sudah jauh lebih maju dibanding sebelum-sebelumnya,” tambahnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang dilakukan Kementerian Haji, termasuk dalam melibatkan UMKM dalam rantai pasok makanan jemaah haji Indonesia.
“Saya bangga sekali ini, terima kasih kepada Menteri Haji, sudah banyak kemajuan-kemajuan. Walaupun beliau ini baru satu tahun sudah banyak sekali perbaikan-perbaikan yang dilakukan, termasuk tadi UMKM kita banyak yang sudah mensuplai makanan kepada Jemaah Haji kita,” ungkapnya.
Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengamankan akses distribusi makanan ke Arab Saudi melalui kerja sama bilateral. Ia menyebut kedua negara telah melakukan nota kesepahaman (MoU).
“Kemudian Menteri Perdagangan, tadi sudah berhasil MOU dengan Menteri Perdagang Arab Saudi. Kita bisa krim makanan ke Jemaah kita, bebas. Kasih makan ke Jemaah kita, bebas. Enggak dipersulit dari Arab Saudinya, lagi tangan-tangan MoU,” ujarnya.
Kendati demikian, Tokoh dari Lampung itu menegaskan bahwa makanan tersebut hanya diperuntukkan bagi kebutuhan jemaah haji dan tidak untuk diperjualbelikan di pasar domestik Arab Saudi.
“Tapi makan itu hanya untuk Jemaah kita. Tidak untuk diedarkan dalam negerinya. Karena kalau diedarkan dalam negeri Arab Saudi, untuk orang Saudi ada persyaratan lain,” katanya.
“Misalnya ada yang halal, ada yang ini itu sesuai dengan persyaratan kita. Kita boleh, asal-asal sudah ada izin dari BPOM. Ada kalau halal itu bisa kita kirim langsung. Tapi tidak boleh dijual ke dalam negeri,” imbuhnya.
Reporter: Supianto
