Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada beras dan memasuki tahun kedua tanpa impor beras medium. Impor beras yang masih tercatat dalam statistik perdagangan merupakan beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri dan memiliki kebutuhan pasar tersendiri, bukan beras konsumsi umum masyarakat.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono mengatakan capaian swasembada beras ini merupakan buah kerja keras petani yang sudah berhasil meningkatkan produksi beras secara signifikan dan turut berpengaruh terhadap stok cadangan beras pemerintah (CBP). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, CBP sempat menyentuh rekor 5,37 juta ton pada Mei lalu.
Arief pun meminta masyarakat untuk memahami perbedaan antara beras medium untuk konsumsi sehari-hari dengan beras khusus seperti Basmati dan Thai Hom Mali. Menurutnya, keberadaan impor beras khusus tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan Indonesia masih bergantung pada impor beras.
“Faktanya, Indonesia sudah dua tahun tidak mengimpor beras medium, baik pada 2025 maupun 2026. Beras yang masih tercatat masuk merupakan beras khusus yang memang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti Basmati, Thai Hom Mali, dan beras kukus. Jadi, ini bukan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi umum masyarakat,” sebut Arief pada keterangan pers.
Arief memastikan volume impor beras khusus ini pun sangat kecil dibandingkan produksi beras nasional, yaitu sekitar 1,3 persen. Dan impor beras khusus ini ditujukan untuk kebutuhan spesifik hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang memang membutuhkan beras kategori khusus.
“Jadi impor beras khusus ini bukan untuk kebutuhan masyarakat umum,” terang Arief.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), aktivitas impor beras harus dilihat sesuai jenis dan klasifikasi komoditasnya. Pada 2025, beras yang masuk mencakup sejumlah jenis beras khusus, beras pecah untuk kebutuhan industri, beras ketan, dan beras pecah ketan. Sementara pada 2026, impor yang tercatat lebih terbatas pada beras khusus, yakni Thai Hom Mali, Basmati, dan beras kukus, dengan volume yang sangat kecil.
“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada impor beras medium. Impor yang tercatat adalah untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jangan sampai masyarakat mencampuradukkan dua hal yang berbeda ini,” ujarnya.
Menanggapi data perdagangan yang menyebut adanya beras dari Singapura dan Malaysia, Arief menegaskan Kementan berpegang pada data resmi BPS sebagai rujukan pencatatan impor Indonesia. Ia menjelaskan, Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan dan distribusi regional, sehingga beras yang tercatat dikirim dari negara tersebut tidak otomatis berarti diproduksi di Singapura.
“Singapura merupakan pusat perdagangan dan distribusi regional. Karena itu, negara tempat barang dikirim tidak selalu sama dengan negara asal produksinya. Untuk melihat impor Indonesia, kita mengacu pada data resmi BPS. Yang paling penting, tidak ada impor beras medium untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat,” jelasnya.
Arief mengatakan capaian ini menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi salah satu importir beras terbesar dunia. Pada 2023 dan 2024, total impor beras Indonesia mencapai sekitar 7,58 juta ton.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengimpor beras hingga sekitar 7,5 juta ton dengan nilai mendekati Rp100 triliun. Kondisi tersebut kini berubah melalui peningkatan produksi nasional dan kebijakan pemerintah yang memperkuat kemandirian pangan.
“Dulu kita mengeluarkan anggaran sangat besar untuk membeli beras dari luar negeri. Sekarang kita sudah membuktikan bahwa kebutuhan beras medium dapat dipenuhi dari produksi petani sendiri. Ini perubahan besar yang harus kita jaga bersama,” kata Arief.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk impor beras medium. Selain CBP yang telah menciptakan rekor, total ketersediaan beras nasional pun sangat mencukupi. Jika ditambah produksi yang masih berada di lahan atau standing crop serta persediaan di masyarakat dan sektor hotel, restoran, dan katering, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton.
Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, kondisi tersebut menunjukkan pasokan beras Indonesia berada dalam posisi kuat. Bahkan, pemerintah memperkirakan ketersediaan beras nasional mampu mencukupi kebutuhan hingga Juli sampai Agustus 2027.
Kekuatan produksi tersebut juga membuka peluang Indonesia kembali memasok beras ke pasar internasional. Pada Agustus 2026, Indonesia mencatat sejarah dengan melakukan pengiriman perdana 1.000 ton beras premium ke Malaysia. Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada pasokan luar negeri, tetapi juga mampu memasok kebutuhan negara lain setelah kebutuhan domestik terpenuhi.
“Sekarang justru kita bisa mengekspor beras ke Malaysia. Ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional semakin kuat. Kita ingin hasil kerja keras petani Indonesia tidak hanya mencukupi kebutuhan masyarakat sendiri, tetapi juga memiliki daya saing di pasar internasional,” ungkap Arief.
Kinerja tersebut sejalan dengan neraca perdagangan pertanian yang tetap positif. Pada Juli 2026, sektor pertanian membukukan surplus perdagangan sekitar US$2,07 miliar. Di saat yang sama, tidak ada impor beras medium yang masuk untuk memenuhi konsumsi masyarakat.
Penguatan produksi juga dirasakan langsung oleh petani. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Oktober 2026 sebesar 132,60, meningkat 1,13 persen dibanding bulan sebelumnya dan menjadi level tertinggi dalam catatan BPS. Angka ini naik 8,27 poin dari posisi Oktober 2025 sebesar 124,33.
Kenaikan tersebut didorong indeks harga yang diterima petani yang tumbuh 1,55 persen, melampaui kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,41 persen. NTP tanaman pangan juga menguat 1,07 persen menjadi 120,52.
Peningkatan itu ditopang kebijakan yang berpihak kepada petani, antara lain Harga Pembelian Pemerintah gabah Rp6.500 per kilogram yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Badan Pangan Nasional mencatat rata-rata harga Gabah Kering Panen pada Juli 2026 berada di kisaran Rp7.000 per kilogram, di atas HPP. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa swasembada tidak berhenti pada capaian produksi, melainkan harus membawa kesejahteraan bagi petani.
“Neraca pertanian kita positif, tidak ada impor beras medium, dan NTP mencetak rekor. Artinya, swasembada tidak berhenti pada angka produksi, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Arief.
Lebih lanjut, Arief menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik impor beras medium secara ilegal. Mengingat pemerintah tidak membuka izin impor beras medium, setiap pemasukan beras medium dari luar negeri tanpa izin merupakan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.
“Kalau ada laporan beras medium masuk dari luar negeri, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan izin impor beras medium. Jika ditemukan pemasukan tanpa izin, itu merupakan kegiatan ilegal dan harus ditindak. Kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan apabila menemukan dugaan penyelundupan atau pemasukan beras ilegal. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Amran di nomor 08111-312-312 dengan menyertakan informasi lokasi, waktu kejadian, serta bukti pendukung berupa foto atau video.
“Jangan ragu melapor jika menemukan dugaan beras ilegal. Sampaikan informasi melalui Lapor Pak Amran agar bisa segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Kita harus melindungi petani, menjaga hasil produksi dalam negeri, dan memastikan swasembada beras tetap berkelanjutan,” tutup Arief.
