NUSA DUA – Pemerintah memperingatkan industri kelapa sawit nasional agar tidak lagi menganggap kebakaran lahan sebagai persoalan rutin yang baru ditangani setelah api membesar. Ketersediaan teknologi pemantauan satelit dan pemodelan iklim seharusnya memungkinkan pencegahan dilakukan sejak dini, bukan sekadar mengandalkan operasi pemadaman ketika kebakaran telah meluas.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy mengatakan, kebakaran yang terus berulang setiap tahun menunjukkan masih lemahnya komitmen proaktif para pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan. Persoalan tersebut semakin serius karena kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan hutan, tetapi juga menyentuh lanskap perkebunan kelapa sawit.
“Di era ketika data satelit tersedia secara real-time dan pemodelan iklim prediktif dapat kita akses, kegagalan bertindak sebelum api membesar bukan lagi masalah keterbatasan teknis. Ini adalah krisis komitmen proaktif,” kata Rachmat dalam sambutannya pada Konferensi Kelapa Sawit Indonesia (IPOC) 2026.
Menurut dia, Indonesia tidak boleh terus-menerus menghadapi persoalan kebakaran dengan pola penanganan yang sama. Apalagi, dampak kebakaran bukan hanya kerusakan lingkungan, melainkan juga hilangnya nyawa petugas pemadam kebakaran, terkurasnya sumber daya negara, serta kerugian ekonomi yang besar.
Rachmat menegaskan, pemerintah tidak akan lagi membiarkan negara menanggung beban akibat kelalaian korporasi. Sanksi administratif, pencabutan izin, hingga proses hukum pidana akan diterapkan terhadap pihak-pihak yang membiarkan kebakaran terjadi di wilayah konsesinya.
“Negara tidak akan lagi menanggung beban dari kelalaian korporasi,” ujarnya.
Dia juga menyoroti adanya ambiguitas dalam penerapan aturan pembukaan lahan tanpa bakar. Meskipun hukum nasional melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sejumlah ketentuan daerah masih memberikan ruang bagi praktik kearifan lokal secara terbatas bagi petani kecil dan masyarakat adat.
Pengecualian tersebut, menurut Rachmat, tidak boleh dimanfaatkan untuk membenarkan praktik pembakaran lahan dalam kegiatan perkebunan berskala besar. Karena itu, pemerintah perlu memperjelas regulasi sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan konsisten.
Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menegaskan pendekatan tanpa toleransi terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar. Tanggung jawab pencegahan kebakaran harus menjadi kewajiban seluruh pihak, mulai dari perusahaan, investor, pemasok hingga regulator.
“Tidak ada satu pun perusahaan, investor, pemasok, atau regulator yang kebal dari tanggung jawab,” katanya.
Di tengah persoalan tersebut, Rachmat mengingatkan bahwa kelapa sawit tetap memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia dan kebutuhan global. Sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang efisien dalam penggunaan lahan karena mampu menghasilkan minyak lebih banyak dibandingkan sejumlah tanaman minyak nabati alternatif.
Namun, keunggulan tersebut harus diikuti pengelolaan yang bertanggung jawab. Pertumbuhan produksi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, sementara peningkatan permintaan global harus diimbangi dengan rantai pasok yang adil, transparan, dan inklusif.
Bagi Indonesia, sawit bukan semata komoditas ekspor. Industri ini menjadi salah satu pilar ketahanan nasional karena menopang ketahanan pangan, mendukung transisi energi, menghidupi jutaan petani dan pekerja, serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perlindungan petani swadaya dan buruh perkebunan, menurut Rachmat, bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan industri.
Mereka harus memperoleh penghasilan yang layak, kondisi kerja yang aman, serta dukungan langsung untuk meningkatkan produktivitas.
Lima Pilar Transformasi
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bappenas mendorong transformasi struktural industri kelapa sawit melalui lima pilar kebijakan utama. Agenda tersebut mencakup penyederhanaan regulasi dan penegakan standar tanpa bakar, peningkatan produktivitas petani swadaya, penghilangan hambatan rantai pasok melalui pelacakan real-time, penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat global, serta percepatan hilirisasi produk sawit.
Rachmat mengatakan, transformasi tersebut perlu diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menguasai produk hilir bernilai tambah tinggi.
Menurut dia, dinamika perdagangan internasional dan meningkatnya proteksionisme membuat Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan keunggulan sebagai produsen minyak sawit berbiaya rendah. Pasar global semakin membedakan produk yang sekadar memenuhi standar dasar dengan produk yang memiliki jaminan keberlanjutan.
“Inovasi adalah strategi utama kita untuk ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional,” ujarnya.
Salah satu langkah yang didorong adalah peremajaan tanaman tua menggunakan benih bersertifikasi DNA. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani swadaya tanpa harus memperluas areal perkebunan.
Pemerintah juga ingin mempercepat digitalisasi proses peremajaan sawit rakyat untuk mengurangi birokrasi yang lambat sekaligus mencegah pemalsuan benih. Verifikasi peremajaan berbasis digital dan pelacakan rantai pasok melalui teknologi satelit dinilai penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Di sisi hilir, Indonesia didorong mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pengembangan bahan bakar aviasi berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF), oleokimia khusus, dan manufaktur hijau menjadi bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah.
“Kita akan mengekspor teknologi dan lapangan kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar bahan mentah,” kata Rachmat.
Dia menambahkan, teknologi harus memberikan manfaat langsung kepada petani swadaya. Akses terhadap bahan tanam berkualitas dan perangkat digital perlu diperluas agar petani dapat memenuhi standar pasar internasional dan memperoleh manfaat ekonomi dari peningkatan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.
Ajak GAPKI Bangun Kemitraan
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat juga mengajak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membangun kemitraan jangka panjang dengan pemerintah. Bappenas mengusulkan pembentukan forum dialog khusus dan lembaga kajian bersama atau joint think tank untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, mendukung pertumbuhan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Dia juga mendorong pemberdayaan Danantara Indonesia sebagai salah satu motor baru pengembangan industri sawit nasional. Melalui dukungan investasi dan transformasi struktural, industri sawit diharapkan bergerak dari keunggulan komparatif sebagai pemasok bahan mentah menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Kemitraan tersebut, kata Rachmat, harus membuka ruang bagi perusahaan besar, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani swadaya, serta masyarakat lokal untuk berkembang bersama.
Salah satu agenda penting yang tidak boleh diabaikan adalah kepastian dan keadilan akses lahan bagi petani swadaya. Sejalan dengan arahan Presiden mengenai reformasi agraria, pemerintah berkomitmen memperjuangkan hak atas tanah masyarakat sekaligus menjaga kepastian hukum dan iklim investasi perkebunan.
Rachmat menegaskan, pemerintah dan sektor swasta memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Pemerintah harus menyediakan kebijakan yang jelas, penegakan hukum yang adil, serta iklim investasi yang dapat diprediksi. Sementara dunia usaha harus menjalankan praktik bisnis bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, dan berinvestasi dalam inovasi.
“Keberlanjutan bukanlah hambatan bagi pertumbuhan; keberlanjutan adalah fondasi daya saing jangka panjang,” ujarnya.
Dia berharap IPOC 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk membangun industri sawit Indonesia yang lebih produktif, kompetitif, transparan, dan inklusif. Transformasi tersebut harus memastikan peningkatan nilai tambah tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga mengalir kepada petani, pekerja, dan masyarakat di sekitar perkebunan.
