Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, konsumen dapat menukarkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan) yang rusak, berwarna kuning, atau terdapat kutu di berbagai titik distribusi yang telah disediakan.
“Kalau pun kemasannya sudah dibuka, merah, tukar. Bisa tukar sekarang juga. Yang lainnya rusak berasnya sudah gunting SPHP diganti,” kata Mentan Amran pada acara Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jakarta, Sabtu (30/8).
Mentan Amran mengatakan, beras yang diproduksi petani semuanya bagus. Namun, apabila ditemukan beras dengan kondisi buruk seperti warna kuning, bau apek, atau ada kutunya, hal itu lebih disebabkan oleh masalah dalam penyimpanan.
“Ini yang kalau ditemukan yang rusak. Ini diskresi saya sebagai Menteri karena kami produksi semua beras baik. Nah, mungkin penyimpanannya. Jadi, ditukar aja langsung,” ungkap Mentan Amran.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menyalurkan 290.016 ton, atau 19,33 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Perum Bulog sudah menyalurkan beras SPHP ini sejumlah 290.016 ton, kemudian di seluruh Indonesia totalnya sampai dengan hari ini adalah 19,33 persen dari target 100 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyaluran beras ini melibatkan 30.375 outlet di seluruh Indonesia, di antaranya pengecer pasar, kooperasi desa merah putih, pemerintah daerah, jajaran TNI-Polri, serta outlet-outlet dari Indomaret dan Alfamat.
“Kemudian untuk realisasi hari ini, kemarin kami capai per tanggal 29 Agustus adalah hampir 6.000 ton,” ujar Ahmad Rizal.
Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI, pihaknya menyelenggarakan GPM di lebih dari 4.302 kecamatan, 414 titik di jajaran Polri, 449 titik di jajaran TNI, 129 titik di jajaran BUMN, dan 415 titik di saluran lainnya.
“Kemudian untuk kuantum total estimasi kami sampai dengan pagi hari ini, yang sudah memesan ke Bulog ngambil beras adalah totalnya 43.665 ton,” imbuhnya.
Adapun tujuan penyaluran SPHP ini untuk mengurangi gejolak harga beras, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan (khususnya di tingkat konsumen), dan mendukung pengendalian inflasi di seluruh wilayah.
