Hari Tani Nasional tahun ini terasa berbeda bagi jutaan petani sawit. Alih-alih turun ke jalan, mereka memilih tetap di kebun. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menginstruksikan seluruh anggotanya untuk tidak berdemonstrasi pada 24 September.
Sikap itu diimbangi dengan deklarasi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, lengkap dengan delapan usulan strategis demi kesejahteraan petani dan pemasukan negara.
“Petani sawit punya harapan besar kepada Presiden Prabowo. Kami percaya beliau bisa menghadirkan solusi, mulai dari kepastian legalitas, harga tandan buah segar, hingga infrastruktur,” kata Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, Selasa, 23 September.
Gulat, yang juga akademisi Universitas Riau, menegaskan arahan ini berlaku bagi seluruh jaringan APKASINDO, dari tingkat provinsi sampai kecamatan. “Tidak ada demonstrasi. Petani tetap di kebun, bekerja menjaga ketahanan pangan dan energi berbasis sawit,” ujarnya.
Instruksi tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi nasional yang digelar daring. Hadir 25 ketua pengurus wilayah dan perwakilan dari 164 pengurus daerah se-Indonesia. Dari forum itu lahir delapan butir pernyataan sikap yang akan dibacakan secara resmi di Pontianak, Kalimantan Barat.
Delapan Usulan Petani Sawit
Poin pertama berisi dukungan politik. Petani sawit menyatakan siap mendukung penuh pemerintahan Prabowo untuk membangun kedaulatan pangan dan energi berbasis sawit.
Kedua, kepastian hukum lahan. APKASINDO menuntut pemerintah segera menerbitkan sertifikat hak milik untuk kebun rakyat, terutama yang masih tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan. “Kalau sawit sudah ditanam sebelum 2020, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, harus ada kepastian,” kata Gulat.
Ketiga, pengakuan peran petani. Sawit rakyat selama ini menyumbang devisa besar lewat ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. “Kami bukan pelengkap, tapi pilar utama ekonomi nasional,” ujarnya.
Usulan keempat menyentuh tata kelola. Petani mendukung perbaikan yang transparan dan adil, sekaligus meminta pemerintah menghentikan praktik pemasangan patok kawasan hutan di kebun sawit rakyat oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. “Itu menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ekonomi daerah,” kata Gulat.
Kelima, APKASINDO mendesak Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian kembali fokus pada tugas pokoknya: membina dan memperkuat sektor perkebunan, khususnya sawit rakyat.
Keenam, pembentukan Badan Sawit Nasional. Lembaga ini dianggap penting untuk merapikan regulasi lintas kementerian yang kerap tumpang tindih dan memastikan penerimaan negara dari sawit sesuai potensi sebenarnya.
Ketujuh, percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan sarana-prasarana (Sarpras). Persyaratan PSR yang berbelit, kata APKASINDO, justru membuat banyak kebun sawit rakyat menua tanpa diganti. “Dana sawit sudah ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan. Gunakan itu, jangan bebani APBN,” kata Gulat.
Poin terakhir adalah kemitraan plasma–inti. APKASINDO menuntut pemerintah menegakkan kewajiban perusahaan inti untuk menyediakan 20 persen lahan plasma bagi petani tanpa pengecualian. Mereka juga ingin akses masuk ke sektor hilir, termasuk produksi biodiesel (FAME).
Deklarasi APKASINDO memberi warna baru pada peringatan Hari Tani Nasional. Jika kelompok tani lain kerap mengisi dengan aksi protes, petani sawit justru memilih konsolidasi politik. Dukungan kepada pemerintah baru disertai dengan daftar tuntutan yang jelas.
Dengan 17 juta petani sawit di seluruh Indonesia, kekuatan politik APKASINDO tentu tidak kecil. Dukungan mereka bisa menjadi modal sosial sekaligus tekanan bagi Presiden Prabowo. Apalagi sawit sudah lama dikenal sebagai komoditas strategis yang menyumbang devisa besar dan menyerap jutaan tenaga kerja.
Namun, delapan usulan itu juga menjadi ujian. Legalitas lahan, tata kelola, hingga akses hilirisasi adalah pekerjaan rumah yang belum tuntas di era pemerintahan sebelumnya. Banyak kebijakan sudah lahir, tapi realisasinya di lapangan kerap terhambat birokrasi dan tarik-menarik kepentingan.
Saat ini, luas kebun sawit Indonesia mencapai 16,8 juta hektare. Sekitar 40 persen di antaranya dikelola petani rakyat. Kontribusi devisa ekspor sawit bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun. Angka itu menggambarkan betapa besar posisi petani dalam struktur ekonomi nasional.
“Kalau pemerintah serius, sawit rakyat bisa menopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo,” kata Gulat.
APKASINDO kini menunggu langkah konkret. Bagi mereka, Hari Tani Nasional bukan saatnya turun ke jalan, melainkan momentum menyampaikan suara dengan cara berbeda. Dukungan sudah diberikan, usulan sudah diajukan. Kini mereka menanti kebijakan nyata yang bisa membawa petani sawit keluar dari belitan masalah klasik: legalitas lahan, harga, dan akses ke program peremajaan.
