Secretary General Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal Affandi Lukman mendorong perbaikan tata kelola sawit nasional untuk menembus pasar global.
Pernyataan ini disampaikan di acara 4th Indonesian Palm Oil Smallholder Conference (IPOSC) & Expo 2024 di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (19/9).
Dia menekankan bahwa kebijakan Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi (EUDR) adalah momen penting untuk meningkatkan standar keberlanjutan dalam sektor sawit.
“Jadi, saya kira pesannya adalah jadikan momentum tantangan saat ini untuk kita benahi dari sisi persayaratan keberlanjutan,” ujar Rizal.
Rizal meyakini jika kebijakan Uni Eropa tersebut dapat dipenuhi melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Dasbor Nasional maka petani kecil dan semua industri dapat menembus pasar global.
“Kalau itu kita penuhi melalui ISPO melalui STDB, melalui nasional dashboard, maka petani kecil, industri semua dapat menembus pasar global,” ujar Rizal.
Di samping itu, data tersebut juga dapat dijadikan program pengembangan sawit nasional untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) dan juga membenahi lahan-lahan yang masih status lahan yang masih belum jelas.
“Saya kira ini PR besar kita bersama dan dengan upaya bersama berbagai Kementerian Pertanian (Kementan), Kehutanan ada juga Keuangan membawahi DPDPKS, maka kita lebih siap membenahi, memajukan meningkatkan sawit nasional,” kata dia.
Sementara itu, Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Marselinus Andri menyoroti menekankan pentingnya kehadiran pemerintah mendampingi petani dalam mengimplementasikan EUDR.
“Saat ini belum ada bukti satupun dukungan pemerintah Uni Eropa dan Indonesia untuk memastikan petani bisa mengimplementasikan EUDR, misalnya tadi soal perndataan untuk STDB agar ada percepatan,” kata Marselinus.
Marselinus juga menekankan pentingnya pendekatan yang melibatkan petani dalam implementasi ISPO.
“Saya kira perlu juga ada pendekatan yang secara langsung bagi petani di dalam mengimplementasikan ISPO dan juga ada benefit insentif dan benefit yang mereka terima,” ungkap Marselinus.
Ketua Kelompok Budidaya Tanaman Kelapa Sawit, Togu Rudianto Saragih, dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, menegaskan bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
“Kami dari sisi pemerintah melihat bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit ini tidak bisa hanya bertumpu ke pemerintah. Kami melihat ini bahwa peran stakeholder yang paling utama,” kata Togu.
Togu menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi.
“Tentu saja informasi masukan dari stakeholder yang terkait sawit itu sangat kami butuhkan dan ini sudah terbukti hari ini diinisiasi oleh Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI),” ungkap dia.
Menurut dia, IPOSC yang diinisiasi POPSI memberikan kesempatan berharga untuk mendengar keluhan dan hambatan yang dihadapi petani di lapangan.
“Semoga dengan forum-forum seperti ini pemerintah bisa membuka mata dan telinga dan apa yang menjadi harapan dari semua stakeholder sawit bisa di laksanakan bisa diwujudkan demi kejayaan dan demi keberterimaan sawit kita di pasar internasional,” pungkas Togu.
