Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan menggelar kegiatan advokasi dan perlindungan bagi pekerja perempuan perkebunan sawit, Rabu (30/7). Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian terhadap masih lemahnya perlindungan hak-hak perempuan di sektor tersebut.
Berlangsung selama dua hari, kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini mengangkat tema “Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sumatera Selatan.”
Ketua GAPKI Sumatera Selatan, Alex Sugiarto, membuka acara dengan menekankan bahwa perempuan adalah tulang punggung tersembunyi di balik roda produksi sawit. Dari sekitar 16,2 juta tenaga kerja di sektor sawit nasional, kontribusi perempuan terbentang luas—dari hulu hingga hilir.
“Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi pekerja perempuan, mulai dari jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, hingga relasi gender yang belum setara,” ujar Alex tegas. “Diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor untuk memperbaiki kondisi ini.”
Alex juga menyoroti langkah konkret yang telah dilakukan GAPKI sejak 2019 bersama mitra internasional, termasuk penyusunan Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit yang kini menjadi rujukan bagi kebijakan internal perusahaan.
Tiga agenda besar digelar dalam kegiatan ini, yaitu peluncuran Gerakan Perempuan Setara Sumatera Selatan, serta seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari BPDP, Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan perusahaan anggota GAPKI, dan organisasi pekerja JAPBUSI (Jaringan Pekerja Buruh Sawit Indonesia).
Selain itu, juga digelar workshop bersama ILO (International Labour Organization) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menyusun tindak lanjut program konkret di tingkat perusahaan.
“Kami ingin mendorong kebijakan internal yang lebih inklusif, berpihak kepada pekerja perempuan, dan membentuk komunitas gender di lingkungan kerja,” kata Alex menambahkan.
Tak sekadar seremoni, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang hadir langsung dan menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif GAPKI Sumsel.
“Kesetaraan itu bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kesempatan dan perlindungan. Ini penting untuk keberlanjutan industri sawit,” ujar Herman dalam sambutannya.
Herman Deru juga menyinggung langkah progresif yang telah dilakukan Sumatera Selatan, seperti inisiatif pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hukum pascaperceraian, yang menjadikan Sumatera Selatan sebagai provinsi pelopor dalam isu perlindungan perempuan. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak boleh berhenti di tataran diskusi.
“Saya minta ini tidak berhenti jadi seminar atau FGD saja. Harus dilanjutkan dengan kebijakan dan langkah konkret di perusahaan masing-masing,” tandasnya. “Perempuan sudah terbukti mampu mengemban peran penting di berbagai sektor.”
Dengan momentum ini, GAPKI Sumsel memastikan bahwa industri sawit tak hanya unggul dalam produksi, tapi juga dalam komitmennya terhadap kesetaraan dan keadilan bagi pekerja perempuan.
Pada kesempatan yang sama, disematkan rompi kehormatan kepada Duta Gender Equality in Business Initiative Enthusiast (GEBIE), dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, MM, anggota DPD RI perwakilan provinsi Sumatera Selatan.
Penyematan dilakukan oleh Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI Pusat bersama Ketua GAPKI Sumsel, Alex Sugiarto dan Aida Fitria Kepala Divisi Kerjasama Kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Dalam sambutannya, Ratu Tenny Leriva menekankan pentingnya keberlanjutan kesetaraan gender, tidak hanya di level legislatif tetapi juga dalam dunia kerja dan sosial. Dirinya juga mengajak pengusaha muda untuk lebih peduli terhadap hak dan kewajiban para pekerjanya.
Di akhir diberikan bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada 1000 orang pekerja informal perempuan pekerja sawit di Sumsel.
Selain itu juga diberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai mendukung kesetaraan gender,antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pagaralam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah, Wakil Bupati Muara Enim Hj. Sumarni, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, Kepala Dinas Tenaga Kerja Musi Rawas Alexander Akbar, Kadis PPPA Sumsel Fitriana, Kadis Perkebunan Sumsel Agus Darwa, Kadis Lingkungan Hidup Sumsel Herdi Apriansyah, serta perwakilan OPD dari beberapa kabupaten di Sumatera Selatan.
Selain itu, hadir pula perwakilan serikat pekerja, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan media.
