Menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan bukan sekadar jabatan administratif. Bagi Abdul Roni Angkat, ini adalah panggilan untuk menyulam keberlanjutan, daya saing, dan kesejahteraan petani ke dalam benang merah sektor perkebunan nasional.
“Visi saya sederhana tapi ambisius: perkebunan bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi rakyat,” ujar Roni dengan nada tegas namun bersahaja kepada Majalah Hortus, Jakarta, Jumat (29/8).
Empat kata kunci itu, menurutnya, adalah fondasi untuk lima tahun ke depan, 2025–2029, yang akan menentukan arah pembangunan perkebunan Indonesia.
Kata “nilai tambah” bukan sekadar jargon. Roni menekankan bahwa setiap produk perkebunan harus mampu menghasilkan harga lebih tinggi dan kualitas yang konsisten.
“Hilirisasi harus dimulai dari on-farm. Jika petani menanam dengan baik dan hasilnya bermutu, proses hilirisasi akan otomatis memberikan nilai tambah,” jelasnya.
Di lapangan, hal ini berarti benih unggul, pupuk tepat, dan praktik budidaya yang standar. Roni mengingatkan, tanpa kualitas yang terjaga sejak awal, produk perkebunan akan sulit bersaing di pasar domestik maupun internasional.
“Kita ingin produk Indonesia bukan sekadar ada, tapi dicari dan dipercaya,” tambahnya.
Selain nilai tambah, daya saing menjadi kata kunci berikutnya. Produk perkebunan Indonesia harus mampu menembus pasar global sekaligus tetap menjadi pilihan konsumen domestik. Roni mencontohkan komoditas kelapa sawit.
“Kelapa sawit kita sudah di tahap hilirisasi yang maju. Minyak nabati olahan dari sawit Indonesia kini diminati di berbagai negara,” ujarnya.
Namun ia juga menekankan pentingnya mendorong komoditas lain, seperti kakao, kopi, pala, dan tebu, agar bisa bersaing secara global.
Keberlanjutan adalah fondasi lain dari visi Roni. Menurutnya, perkebunan harus dikelola ramah lingkungan, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
“Sumber daya yang kita punya saat ini harus bisa dinikmati generasi berikutnya. Jika kita hanya mengejar keuntungan sesaat, kita akan merusak pondasi untuk masa depan,” tegas Roni.
Selain aspek ekologis, keberlanjutan juga berarti ekonomi yang stabil bagi petani. Dengan praktik budidaya yang berkesinambungan, panen akan lebih konsisten, harga lebih stabil, dan petani bisa merencanakan hidupnya dengan lebih pasti.
Pembangunan perkebunan, menurut Roni, harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dari komoditas pangan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga bahan baku industri dan bioenergi, sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian.
“Kesejahteraan petani adalah tujuan akhir. Jika mereka sejahtera, seluruh ekosistem perkebunan akan lebih kuat,” kata Roni.
Ia menambahkan, pembangunan perkebunan yang terencana juga mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Contohnya, kelapa sawit tidak hanya untuk minyak makan, tapi juga bioenergi; karet mendukung industri ban; dan tebu menjadi bahan baku bioetanol. Semua ini, katanya, berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan energi nasional.
Misi Strategis Ditjen Perkebunan 2025–2029
Untuk mewujudkan visi, Roni merumuskan empat misi utama. Pertama, meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengantisipasi krisis pangan global. Kedua, menambah nilai tambah dan daya saing produk melalui hilirisasi serta penjaminan mutu. Ketiga, memastikan ketersediaan bahan baku industri dan bioenergi. Terakhir, mengoptimalkan tata kelola Ditjen Perkebunan melalui prinsip good and clean government, sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional.
“Organisasi yang baik adalah organisasi yang tata kelolanya terstandar, konsisten, dan mendukung seluruh unit kerja,” ujar Roni.
Ia menekankan bahwa tata kelola bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang menciptakan iklim kerja yang transparan dan profesional.
Dalam jangka pendek, Ditjen Perkebunan fokus pada tiga hal: penyiapan benih unggul bermutu, pengembangan kawasan untuk bahan baku hilirisasi, dan peningkatan kapabilitas SDM perkebunan dan pekebun. Tahun 2025, program ini didukung anggaran tambahan hingga 2027, dengan total kawasan yang dibangun mencapai 870.890 hektare.
“Ini langkah nyata. Tidak cukup hanya membuat kebijakan di atas meja. Kita harus hadir di lapangan, mendampingi petani, dan memastikan program berjalan,” kata Roni.
Program jangka panjang melibatkan BUMN dan swasta. Mereka diminta berkontribusi dalam hilirisasi, menjadi offtaker hasil produksi, serta mendampingi petani menerapkan Good Agriculture Practice (GAP) dan Good Handling Process (GHP).
“Hilirisasi tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus bersinergi,” ujarnya.
Roni menekankan bahwa peningkatan produktivitas membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan: petani menanam dengan benar, penyuluh memberikan pendampingan, dinas menyalurkan bantuan, dan pelaku usaha mendukung keberlanjutan.
“Dengan semangat kolaborasi ini, kita tidak hanya meningkatkan devisa negara, tapi juga menyejahterakan petani,” katanya.
Komoditas Prioritas
Ke depan, Ditjen Perkebunan memprioritaskan tujuh komoditas: kelapa, kakao, kopi, mete, lada, pala, dan tebu. Kelapa sawit sudah lebih maju dalam penerapan hilirisasi, sementara komoditas lain terus didorong dari hulu hingga hilir.
“Fokus kita jelas: hilirisasi. Semua komoditas harus mampu menghasilkan nilai tambah, dan petani harus merasakan manfaatnya secara langsung,” tutup Roni.
Di mata Roni, perkebunan bukan sekadar sektor ekonomi, tapi sarana membangun masa depan bangsa. Hilirisasi, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat menjadi benang merah yang akan menuntun sektor ini menuju era baru—lebih produktif, lebih berdaya saing, dan tetap lestari.
