Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengakui dirinya kerap dicap kejam dalam menjalankan kebijakan penertiban pupuk. Namun, menurut Amran, langkah tegas itu dilakukan semata-mata demi melindungi petani dan kepentingan negara.
“Kadang kami disampaikan bahwa ini Mentan kejam. Karena izin yang kami cabut sudah 2.300 seluruh Indonesia,” ujar Amran di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada acara Pengumuman Swasembada Pangan, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).
Amran mengatakan, pencabutan izin dilakukan tanpa kompromi terhadap pelanggaran, khususnya kios atau distributor pupuk subsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Begitu naik harga dari HET, main-main, langsung kita cabut izinnya. Pada hari itu juga, tinggal tekan tombol, izinnya dicabut. Ini tersangka,” ujar Amran.
Sebagai informasi, pemerintah telah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025. Melalui beleid tersebut, HET pupuk ditetapkan menjadi Urea Rp 1.800 per kilogram, NPK Rp1.840 per kilogram, dan ZA Rp 1.360 per kilogram.
Amran menuturkan, kebijakan tersebut tidak hanya menurunkan harga pupuk hingga 20 persen, tetapi juga naik volumenya hingga 700 persen.
“Alhamdulillah turun 20 persen. Saya minta maaf kepada Dirut Pupuk dan teman-teman semua. Saya bukan jahat, tapi saya mencintai negara seperti pesan Bapak Presiden,” ungkap Amran.
Selain menindak kios atau distributor pupuk subsidi, tokoh asal Sulawesi Selatan ini juga melakukan penertiban hingga ke internal Kementerian Pertanian (Kementan).
“Para Eselon I Kementan, mohon maaf, pernah kami copot delapan orang dalam satu hari. Pernah juga sebelas orang dalam satu hari,” kata Amran.
Dia menegaskan, pencopotan pejabat dilakukan karena kinerja yang tidak memenuhi target. Menurut Amran, target utama aparatur negara adalah melayani rakyat dan menghasilkan kinerja nyata.
“Kalau tidak capai target, Anda menjadi target. Target kita adalah rakyat. Rakyat menunggu hasil kerja kita,” ujarnya.
Amran menambahkan, langkah tegas tersebut merupakan bentuk pelaksanaan langsung atas arahan Presiden. Dia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan mafia di sektor pertanian.
“Kami teruskan perintah Bapak Presiden. Jangan biarkan ada korupsi, kolusi, dan mafia di pertanian. Insyaallah perintah Bapak Presiden akan kami jalankan terus,” tegas Amran.
Reporter: Supianto
