Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dinilai harus menjadi bagian utama dalam upaya membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Selama ini, pembahasan kesejahteraan pekerja kerap dipersempit pada persoalan upah, padahal perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga keberlanjutan industri.
Hal itu disampaikan Indra, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, dalam Dialog Pemangku Kepentingan bertajuk “K3 Pilar Sawit Berkelanjutan” pada refleksi tiga tahun Jaga Sawitan di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Menurut Indra, berbagai persoalan hubungan industrial pada dasarnya dapat diselesaikan ketika terdapat keseimbangan antara imbalan yang diterima pekerja dan rasa keadilan dalam hubungan kerja. Namun, keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan upah, melainkan juga perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja.
“Persoalan bisa selesai ketika ada imbalan dan keadilan. Tetapi keadilan itu bukan hanya soal upah, melainkan juga kesehatan dan keselamatan kerja,” kata Indra.
Ia menegaskan bahwa pekerja memiliki hak atas perlindungan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut selama ini menjadi pegangan penting bagi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja.
Namun dalam praktiknya, isu keselamatan kerja sering kali belum menjadi fokus utama dalam pembahasan hubungan industrial. Setiap tahun, diskursus ketenagakerjaan lebih banyak berkisar pada persoalan upah minimum, sementara aspek K3 relatif jarang mendapat perhatian serius.
Padahal, menurut Indra, kesejahteraan pekerja tidak dapat dipisahkan dari perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Ia mencontohkan adanya pekerja yang mengalami penyakit serius akibat paparan lingkungan kerja yang tidak aman.
“Bahkan ada pekerja yang pada usia 40 tahun sudah terkena penyakit berat seperti kanker karena faktor pekerjaan,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong perusahaan menjadikan prinsip zero accident atau nihil kecelakaan kerja sebagai target dalam operasional industri. Penerapan sistem K3 yang kuat dinilai tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan.
Indra juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, jumlah tenaga kerja yang besar di berbagai sektor industri masih harus diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama karena kerentanan ketenagakerjaan masih cukup tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha perlu terus dibangun. Namun, keharmonisan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan titik awal untuk menciptakan kerja sama yang lebih produktif.
“Harmonis bukan tujuan utama, tetapi awal. Dari situ kita bisa membangun kerja sama yang lebih baik,” kata Indra.
Ia juga mendorong seluruh pihak untuk lebih proaktif dan transformatif dalam membangun visi bersama antara pekerja dan perusahaan. Kesamaan visi dinilai penting agar penerapan standar keselamatan kerja dapat berjalan lebih konsisten di lapangan.
Selain itu, Indra menyoroti masih adanya sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang tumpang tindih. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan sehingga diperlukan harmonisasi aturan agar perlindungan tenaga kerja dapat berjalan lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menegaskan bahwa industri kelapa sawit merupakan sektor strategis nasional yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.
Menurut Eddy, pada 2025 industri sawit menyumbang devisa lebih dari US$ 35,8 miliar atau sekitar Rp590 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$ 27,8 miliar.
Selain menjadi sumber devisa, industri sawit juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan wilayah di berbagai daerah sentra perkebunan. Namun, kontribusi tersebut hanya dapat dipertahankan jika industri sawit dikelola secara produktif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
“Salah satu kuncinya adalah pengelolaan ketenagakerjaan yang baik dan penerapan K3 yang kuat,” ujar Eddy.
Ia menegaskan bahwa konsep sawit berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap pekerja. Produktivitas dan daya saing industri, menurut dia, tidak akan tercapai tanpa kondisi kerja yang aman dan layak.
Karena itu, dialog sosial antara pengusaha, pekerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting untuk memperkuat praktik ketenagakerjaan di sektor sawit.
Program Jaga Sawitan, yang dideklarasikan pada 16 Februari 2023 di Jakarta, dinilai menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi tersebut. Selama tiga tahun terakhir, berbagai pelatihan, advokasi, serta penguatan dialog sosial dilakukan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Momentum refleksi tiga tahun itu juga ditandai dengan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di industri sawit.
Melalui pernyataan komitmen bersama, Jaga Sawitan—kemitraan antara JAPBUSI dan GAPKI—menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban administratif. K3 merupakan hak dasar setiap pekerja yang dijamin oleh hukum nasional serta prinsip ketenagakerjaan internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO).
Para pihak juga menegaskan bahwa industri sawit hanya dapat berkelanjutan apabila hak-hak pekerja dipenuhi secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam komitmen tersebut, para pemangku kepentingan sepakat memperkuat transparansi serta sistem pelaporan K3 yang akuntabel dan partisipatif di seluruh rantai pasok industri sawit. Mereka juga berkomitmen menjamin penerapan standar keselamatan kerja yang setara bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja yang berada dalam rantai pasok dan mitra usaha.
Selain itu, para pihak sepakat membangun budaya pencegahan kecelakaan kerja melalui dialog sosial, peningkatan kapasitas pekerja dan perusahaan, serta pengawasan bersama di tempat kerja.
Para pemangku kepentingan berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.
Dengan penguatan implementasi K3, industri kelapa sawit Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
