
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan surplus beras Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi menurunkan harga pangan, khususnya beras, di tingkat global.
Mentan Amran mengungkapkan, harga beras dunia mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode awal impor Indonesia. Jika sebelumnya harga mencapai sekitar 660 dolar AS per ton, kini turun menjadi kisaran 300 dolar AS per ton atau merosot sekitar 44 persen.
“Artinya petani Indonesia berkontribusi konsumsi pangan beras itu 33 negara seluruh dunia. Tetapi ada yang sebagian itu kalau tidak salah 167 atau 167 negara kita pengaruh,” ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4).
Saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog telah mencapai 4,8 juta ton dan diperkirakan menembus 5 juta ton dalam satu minggu ke depan. Capaian ini disebutnya tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.
“Tadi pagi kami terima laporan karena kami adalah menerima laporan harian, stok Bulog 4,8 juta ton. Ya, 5 hari lagi sampai 7 hari, maksimal 1 minggu, mencapai 5 juta ton,” jelas Mentan Amran.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dukungan TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.
“Ini hasil kerja keras kita semua, atas gagasan Bapak Presiden, dan kerja bersama gubernur, bupati, TNI, Polri, jaksa, hingga media,” katanya.
Amran juga menanggapi pihak-pihak yang meragukan data surplus beras nasional. Ia menilai, narasi yang menyebut stok beras tidak mencukupi justru berpotensi mendorong kebijakan impor yang merugikan petani dalam negeri.
“Kalau ada yang menolak, ada yang mengatakan ini tidak benar. Dia punya agenda apa” apalagi bukan bidangnya? Satu, berarti dia sama dengan melawan atau menzalimi petani kita 115 juta,” ujarnya.
Tokoh dari Sulawesi Selatan ini menegaskan, jika pihak tersebut menyebut data stok beras saat ini tidak benar, maka secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa beras di gudang tidak ada atau kurang.
Jika hal itu dianggap benar, lanjut Mentan Amran, konsekuensinya adalah mendorong kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Berarti apa rencananya? Kalau katakanlah kita benarkan mereka, berarti jawabannya apa? Impor.Kalau impor, siapa yang punya beras? Petani luar negeri,” ujarnya.
Menurut Amran, kondisi tersebut menunjukkan keberpihakan pada petani negara lain, bukan petani Indonesia.
“Berarti yang menyampaikan itu pro pada petani negara lain. Pertanyaannya, dia pro pada petani Indonesia atau petani negara lain,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa data stok beras yang disampaikan pemerintah bersumber dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik dan lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO).
Mentan Amran memastikan pemerintah tidak mungkin menyampaikan data tanpa dasar karena berisiko hukum.
“Masa mau pertaruhkan diri kita dengan data-data itu? Data itu dari BPS, dari FAO dunia. Kalau mau protes, protes ke FAO, Amerika, BPS, pergi lihat langsung ke Bulog. Kan Bulog itu dekat, di kampung halamannya juga ada,” pungkasnya.





























