Pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat membuka kegiatan Leaders Briefing di Auditorium PLN, Jakarta, Kamis (16/7).
Menurut Sudaryono, penerapan B50 menunjukkan, sektor pertanian mampu menjadi penopang ketahanan energi nasional. Melalui pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit.
“Dengan B50, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Lima puluh persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan lima puluh persen berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia,” ujarnya.
Mas Dar, sapaan Sudaryono, menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa negara agraris seperti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam dan hasil kerja petani untuk mendukung terwujudnya swasembada energi.
“Ini menunjukkan bahwa negara agraris seperti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam dan kerja keras petaninya untuk mencapai swasembada energi,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia memperkuat sektor pangan. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar karena setiap negara akan lebih dahulu mengutamakan kepentingan rakyatnya sendiri.
“Saat pandemi kita merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi,” ujarnya.
Mas Dar mengatakan, penerapan B50 dan keberhasilan mencapai swasembada pangan mencerminkan pelaksanaan visi Presiden Prabowo Subianto melalui pendekatan Best Fast Result (BFR), yakni menjalankan program strategis secara cepat dengan hasil yang nyata bagi masyarakat.
“Presiden ingin segala sesuatunya Best Fast Result. Programnya besar, dikerjakan dengan cepat, dan memberikan dampak nyata. Potensi swasembada pangan harus diwujudkan menjadi kenyataan. Potensi swasembada energi juga harus diwujudkan menjadi kenyataan,” ujar Sudaryono.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin potensi bangsa hanya menjadi wacana, melainkan segera diwujudkan melalui kebijakan yang cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan, penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
“Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ketahanan energi diarahkan untuk mempercepat swasembada energi, mendorong hilirisasi industri, memperkuat konektivitas, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Hashim.
Senada dengan Hashim, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan perubahan iklim, Indonesia membutuhkan sistem energi yang semakin mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri. Menurutnya, arah kebijakan Presiden Prabowo menjadi pijakan penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kita sedang bergerak dari sistem energi yang berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik (domestic-based energy). Dengan begitu, ketahanan energi semakin kuat, energi menjadi lebih terjangkau, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, lapangan kerja tercipta, kemiskinan dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata Darmawan.
Ia menambahkan, pembangunan sektor energi juga harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Reporter: Supianto
