Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kembali digenjot pemerintah tahun ini. Dr. Iim Mucharam Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, mengakui tingginya harga sawit dan persoalan legalitas lahan masih menjadi penghambat utama, membuat percepatan program berjalan di tengah dilema antara keuntungan jangka pendek petani dan kebutuhan mendesak untuk meremajakan kebun tua.
Upaya pemerintah mempercepat peremajaan kebun rakyat kembali menjadi sorotan di tengah tingginya harga komoditas sawit. Direktur Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Muchtarom, menegaskan bahwa tahun ini menjadi momentum penting untuk mendorong produktivitas, meski target program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi tantangan klasik.
Dalam sebuah forum di Jakarta, Iim menyebut pemerintah tetap menjalankan berbagai instrumen untuk memperkuat sektor perkebunan, mulai dari PSR, bantuan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bahkan tahun ini, dukungan tidak lagi terbatas pada kelapa sawit, tetapi juga diperluas ke komoditas kelapa dan kakao.
“Ini menjadi kesempatan bagi petani untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas komoditasnya,” ujar dia.
Langkah diversifikasi ini dinilai penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi petani di tengah fluktuasi harga global. Pemerintah berharap petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas, melainkan mulai mengembangkan pola usaha yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Meski begitu, fokus utama tetap pada percepatan PSR. Program ini menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang sebagian besar sudah berusia tua. Secara nasional, pemerintah sebenarnya menargetkan peremajaan mencapai sekitar 180 ribu hektare per tahun. Namun dalam praktiknya, angka tersebut sulit dicapai.
Karena itu, pemerintah kini memasang target yang lebih realistis. Untuk tahun ini, PSR ditargetkan mencapai sekitar 50 ribu hektare. “Kalau angka itu tercapai, baru kita bisa dorong lebih tinggi,” kata Iim.
Ia mengakui, sepanjang pelaksanaan program, realisasi PSR kerap jauh dari target ideal. Salah satu penyebab utama adalah kondisi harga sawit yang sedang tinggi. Ketika harga tandan buah segar menguntungkan, petani cenderung menunda peremajaan karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa tanam ulang.
Situasi ini menciptakan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, harga tinggi meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, banyak kebun yang sudah tidak produktif dan membutuhkan peremajaan segera agar tidak menjadi beban di masa depan.
“Banyak kebun yang sudah tua, tapi karena harga bagus, petani menunda. Padahal kalau tidak diremajakan, produktivitasnya akan terus turun,” ujarnya.
Selain faktor ekonomi, persoalan legalitas lahan masih menjadi hambatan utama. Banyak petani belum memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti PSR. Pemerintah pun menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta aparat penegak hukum.
Namun tantangan tidak hanya bersifat administratif. Iim mengungkapkan, ada pula faktor psikologis yang membuat petani ragu mengikuti program. Dalam beberapa kasus, petani memilih mundur hanya karena khawatir terhadap proses verifikasi yang dianggap rumit.
“Kadang baru ditanya saja sudah mundur. Padahal belum tentu ada masalah. Ini yang membuat target sulit tercapai,” kata dia.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong pendekatan yang lebih persuasif melalui pendampingan di tingkat daerah. Peran dinas perkebunan, penyuluh, hingga aparat lokal dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan petani terhadap program pemerintah.
Di sisi lain, penyaluran bantuan sarana dan prasarana perkebunan mulai berjalan sejak awal tahun. Hingga Maret, distribusi bantuan telah dilakukan di berbagai daerah melalui kerja sama dengan dinas setempat dan pabrik kelapa sawit. Program ini mencakup penyediaan alat, infrastruktur pendukung, hingga fasilitas peningkatan efisiensi usaha tani.
Iim mengakui, minat daerah terhadap program ini belum setinggi PSR. Salah satu alasannya adalah fleksibilitas program yang berbeda. PSR dinilai lebih menarik karena menawarkan lebih banyak pilihan dan skema yang lebih longgar bagi petani.
“PSR itu lebih fleksibel dan menunya banyak. Sementara sarana prasarana lebih spesifik,” ujarnya.
Selain intervensi di sektor produksi, pemerintah juga memperkuat pengembangan sumber daya manusia. Tahun ini, program beasiswa untuk sektor perkebunan ditargetkan menjangkau sekitar 5.000 peserta. Program ini diharapkan mencetak tenaga kerja terampil yang mampu mendorong modernisasi industri sawit nasional.
Menurut Iim, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global, termasuk tuntutan keberlanjutan dan efisiensi. Ia menilai, industri sawit Indonesia harus terus berbenah agar mampu bersaing di pasar internasional.
Ia juga menekankan pentingnya membangun narasi positif tentang sawit. Di tengah berbagai tekanan global, sektor ini dinilai tetap memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi devisa maupun penyerapan tenaga kerja.
“Kita harus terus menyampaikan bahwa sawit punya nilai positif dan kontribusi besar bagi ekonomi,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah berharap sinergi antar lembaga dapat mempercepat realisasi PSR dan program pendukung lainnya. Perbaikan tata kelola, penyelesaian masalah legalitas, serta peningkatan kepercayaan petani menjadi kunci agar target yang selama ini sulit dicapai bisa direalisasikan.
Dengan berbagai tantangan tersebut, target 50 ribu hektare tahun ini menjadi ujian bagi pemerintah. Bukan hanya soal angka, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan dan memastikan bahwa peremajaan benar-benar menjadi jalan keluar bagi masa depan perkebunan sawit rakyat.
