Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyerahkan 300 data perusahaan sawit kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa karena belum melakukan penyesuaian harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO).
Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyerahkan data 300 perusahaan sawit kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa karena diduga belum menyesuaikan harga pembelian tandan buah segar (TBS) meski harga minyak sawit mentah (CPO) mengalami kenaikan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman setelah dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).
Mentan Amran menyebut, sejatinya kondisi harga TBS saat ini telah membaik dan mencapai sekitar 70 persen dari target normalisasi. Meski demikian, masih terdapat sekitar 30 persen yang perlu diperbaiki.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih ada kurang lebih 300 perusahaan yang belum menaikkan harga TBS sesuai ketentuan.
“Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan harga TBS yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan sebuah anomali. Di tengah kenaikan harga CPO dunia dan penguatan dolar AS yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap rupiah, harga TBS justru sempat mengalami penurunan hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.
“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun. Ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.
Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani sawit. Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.
“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga di petani turun, itu tidak masuk akal,” ungkap Mentan Amran.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan harga TBS bahkan menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu, Mentan Amran mengaku dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.
“Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula, bahkan naik sekitar 10 persen mengikuti pergerakan kurs dan harga dunia,” ujarnya.
Hasil evaluasi rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Namun pemerintah menargetkan pemulihan penuh dalam waktu segera.
“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.
Sementara, dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan petani dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Banten menyampaikan bahwa harga di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) mulai mengalami kenaikan, namun belum seluruhnya diteruskan kepada petani.
Beberapa daerah bahkan melaporkan masih adanya selisih cukup besar antara harga yang diterima petani dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai penengah untuk memastikan seluruh pelaku dalam rantai usaha sawit memperoleh manfaat yang adil.
“Kita ingin membangun ekosistem yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Kita tumbuh bersama. Pemerintah hanya menjadi wasit agar tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Mentan Amran menambahkan, sawit merupakan salah satu instrumen strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pengendali pasar minyak sawit dunia. Melalui program hilirisasi dan penguatan bioenergi, termasuk implementasi B50 dan pengembangan bioetanol, pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
“Kita produsen sawit terbesar dunia. Mimpi besar Presiden adalah menjadikan Indonesia pengendali pasar CPO dunia melalui hilirisasi dan pemanfaatan sawit untuk energi. Karena itu petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Reporter: Supianto
