Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan peningkatan produktivitas menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya saing industri sawit nasional sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk mendukung pengembangan biodiesel B50 bahkan B60, tanpa mengurangi ekspor.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 di Jakarta, Senin (20/7).
Heru mengatakan Indonesia saat ini memiliki sekitar 16,8 juta hektare perkebunan sawit. Dari total tersebut, sekitar 6,8–6,9 juta hektare merupakan perkebunan rakyat, sedangkan sekitar 10 juta hektare dikelola Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBPS).
“Kalau mereka naik 1 ton saja, 10 juta ton CPO aman, tidak mengurangi ekspor, tidak mengurangi apa pun. Sehingga uangnya masih tetap ada untuk membiayai peremajaan, SDM, litbang, promosi, dan lain sebagainya,” ujar Heru.
Menurut Heru, salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dilakukan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Berdasarkan data rekomendasi teknis (rekomtek) sejak 2019 hingga Juli 2024, luas lahan yang telah memperoleh rekomtek mencapai sekitar 430 ribu hektare, dengan 300.949 hektare di antaranya telah ditanami kembali.
Ia mengatakan peningkatan produktivitas lahan hasil PSR akan memberikan tambahan produksi CPO. “Coba kalau dihitung, 300 ribu hektare itu naik output-nya dari dua menjadi tiga ton saja, itu sudah sekitar 450 ribu ton tambahan CPO dari PSR,” katanya.
Heru menegaskan PSR tidak akan maju jika tidak menggandeng seluruh pihak. Menurutnya, dukungan pemerintah, perusahaan, kelembagaan petani, hingga pihak yang mengawal pelaksanaan program menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan PSR.
“PSR itu tidak akan maju kalau kita tidak gandeng semua pihak. Orang mau daftar saja sudah takut. Sebenarnya kalau kita bicara PSR itu hampir tidak mungkin kalau tidak kita gandeng semua pihak,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan kemitraan antara perusahaan dan petani melalui jalur kemitraan PSR. Menurutnya, melalui skema tersebut perusahaan dapat membantu proses peremajaan, termasuk penumbangan tanaman dan penerapan standar kebun sehingga produktivitas kebun rakyat dapat terus ditingkatkan.
Selain itu, Heru mengatakan benih unggul menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas sawit. Menurutnya, Indonesia tidak mungkin menjadi produsen sawit terbesar di dunia tanpa benih unggul yang dihasilkan para peneliti. Karena itu, benih unggul perlu semakin dikenal dan digunakan oleh petani.
“Kalau tidak ada benih unggul sawit yang dilepas Bapak-Ibu sekalian, mustahil kita bisa menjadi nomor satu di dunia. Tinggal bagaimana itu dipromosikan ke petani, karena di level petani kalau ditanya mau benih apa, hanya beberapa merek yang disebut, padahal produsennya banyak dan saya kira bagus-bagus semua,” katanya.
Heru juga mengatakan program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan mulai semakin diminati masyarakat. Tahun ini sekitar 20.000 orang mengikuti pelatihan, sementara penerima beasiswa sawit mencapai sekitar 5.000 orang, meningkat dari sekitar 4.000 orang pada tahun sebelumnya.
“Nah ini sebuah prestasi bagi kita semua pelaku sawit bahwa program yang ada di BPDP dan Ditjenbun itu mulai diminati oleh masyarakat,” ujarnya.
Terkait harga tandan buah segar (TBS), Heru menegaskan penetapan harga telah melibatkan unsur pemerintah, perusahaan, dan petani. Karena itu, pemerintah akan mengawal pelaksanaannya.
“Kalau PKS yang main-main taruh harga seenaknya itu siap-siap berhadapan dengan kami. Penentuan harga itu sudah melibatkan unsur pemerintah, unsur swastanya, dan unsur petaninya,” tegasnya.
Heru menambahkan Kementerian Pertanian telah bermitra dengan BUMN pangan, termasuk PTPN IV PalmCo, dalam pengembangan sawit untuk mendukung swasembada energi.Â
Pemerintah juga memberikan penugasan kepada PTPN Agro Palma untuk mengembangkan sawit seluas 600 ribu hektare guna mendukung kebutuhan biodiesel B50 bahkan B60 tanpa mengurangi ekspor.
Reporter: Supianto
