KENDARI — Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan kesiapsiagaan serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk pekebun kelapa sawit. Kesadaran tersebut menjadi fokus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dalam memperkuat kapasitas petani melalui workshop teknis mitigasi karhutla di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 15–16 Oktober 2026.
Kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pekebun mengenai mitigasi, deteksi dini, serta penanganan awal kebakaran. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar kebakaran tidak berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Menurut dia, kemampuan mengenali potensi kebakaran dan melakukan penanganan awal merupakan pengetahuan penting yang perlu dimiliki para pekebun.
“Pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar kebakaran tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Petani sawit perlu memiliki pemahaman mengenai langkah mitigasi dan penanganan awal ketika muncul potensi kebakaran di sekitar perkebunan,” kata Gulat dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa mitigasi perlu dilakukan di seluruh wilayah, termasuk daerah yang belum banyak mendapat perhatian dalam pemberitaan karhutla. Langkah pencegahan, kata dia, jauh lebih penting dibandingkan menunggu kebakaran terjadi dan kemudian melakukan penanganan.
“Jadi lebih bagus kita menjaga,” ujarnya.
Workshop selama dua hari tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara, serta jajaran pengurus APKASINDO.
Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus memperluas pemahaman teknis mengenai pencegahan dan pengendalian karhutla, khususnya di kawasan perkebunan.
Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Tenggara, Agus Imam Saputro, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
“Kita berkumpul di sini untuk menambah wawasan, pengetahuan tentang pengendalian kebakaran hutan yang saat ini lagi marak di Indonesia,” kata Agus.
Ia berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bekal bagi peserta dalam merumuskan langkah pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut dia, koordinasi antarpemangku kepentingan juga perlu terus dilakukan agar upaya pengendalian karhutla berjalan lebih efektif.
“Jadi mungkin ke depan kita duduk bersama dan kita bicarakan langkah-langkah apa yang perlu kita ambil,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara, Ihlas Landu, menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah, organisasi petani, dan lembaga terkait merupakan modal penting untuk memperkuat pencegahan karhutla.
Ia menilai pekebun kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mendukung mitigasi melalui pengelolaan kebun yang bertanggung jawab dan penerapan langkah pencegahan secara konsisten.
“Petani kelapa sawit memiliki peran dalam mendukung upaya mitigasi karhutla melalui pengelolaan kebun yang bertanggung jawab. Langkah pencegahan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika kebakaran sudah terjadi,” katanya.
Dukungan BPDP terhadap kegiatan ini sejalan dengan agenda penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kapasitas pekebun menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan prinsip tersebut diterapkan hingga tingkat usaha perkebunan.
Melalui workshop ini, APKASINDO mendorong agar mitigasi karhutla tidak hanya menjadi agenda ketika musim kemarau tiba, tetapi menjadi bagian dari praktik pengelolaan perkebunan sehari-hari. Penguatan pengetahuan petani, kesiapsiagaan, deteksi dini, dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu menekan risiko kebakaran sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dengan demikian, pencegahan karhutla bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana, melainkan komitmen bersama seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
