Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan surat edaran yang mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga pangan, mulai dari Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), hingga harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Aturan ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menindak pelanggaran harga berbagai komoditas, termasuk beras, minyak goreng, gula, jagung, telur, dan daging ayam.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman meminta surat edaran tersebut segera disebarluaskan agar ketentuan sanksi dapat diterapkan di lapangan.
“Surat edaran saya minta hari ini diedarkan, bagi yang melanggar HET, HPP diberi sanksi,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026. Surat edaran itu mengatur pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan harga pangan sesuai komoditas dan aturan yang berlaku.
Sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.
Selain sanksi administratif, pelanggaran yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan memiliki bukti awal tindak pidana di bidang pangan akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Amran mengatakan, pelanggaran yang masuk ranah pidana dapat dikenai hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.
“Ini sanksi pidana, ini kan sesuai undang-undang kan, pidana itu maksimal tujuh tahun, penjara denda ini yang terbaru, denda Rp1,5 miliar,” ujar Amran.
Dalam lampiran surat edaran, Bapanas juga mencantumkan ketentuan harga untuk sejumlah komoditas pangan. Untuk beras, HET beras premium ditetapkan Rp14.900 per kilogram di Zona 1, Rp15.400 per kilogram di Zona 2, dan Rp15.800 per kilogram di Zona 3.
Sementara HET beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram di Zona 1, Rp14.000 per kilogram di Zona 2, dan Rp15.500 per kilogram di Zona 3. Adapun HET beras SPHP masing-masing sebesar Rp12.500 per kilogram di Zona 1, Rp13.100 per kilogram di Zona 2, dan Rp13.500 per kilogram di Zona 3.
Untuk komoditas lain, HET Minyakita ditetapkan Rp15.700 per kilogram. Gula konsumsi memiliki HET Rp17.500 per kilogram di luar wilayah Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP), serta Rp18.500 per kilogram di wilayah Indonesia Timur dan 3TP.
Ketentuan harga dalam surat edaran juga mencakup kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging kerbau, jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Besaran HPP, Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP), maupun HET ditetapkan sesuai jenis komoditas dan ketentuan masing-masing.
Pengawasan pelaksanaan ketentuan harga pangan dilakukan oleh Kepala Bapanas bersama pemerintah daerah dan unsur terkait. Pengawasan tersebut melibatkan gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah, panglima komando daerah militer, kepala kepolisian resor, serta komandan distrik militer sesuai kewenangannya.
Reporter: Supianto
