
Guru Besar IPB University Prof. Budi Mulyanto mengungkapkan kejelasan status hak atas tanah menjadi salah satu faktor penting dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan kajian yang dilakukannya, lahan dengan status kepemilikan atau penguasaan yang jelas cenderung memiliki risiko kebakaran lebih rendah dibandingkan lahan yang tidak memiliki kejelasan status.
Budi menjelaskan, kajian tersebut dilakukan dengan melihat hubungan antara status lahan (land tenure) dan potensi terjadinya kebakaran. Dalam analisisnya, ia membedakan kawasan berdasarkan status penggunaan dan penguasaan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Menurutnya, kejelasan status hak atas tanah membuat pemegang hak memiliki kepentingan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga lahan yang dikuasainya. Sebaliknya, lahan yang tidak memiliki kejelasan status penguasaan berpotensi menghadapi persoalan dalam pengawasan dan pengelolaannya.
“Kalau lahan itu land right-nya jelas, maka dia punya semacam kewajiban untuk menjaga lahannya itu,” ujar Budi dalam diskusi bertajuk “Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan” yang digelar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN).
Ia menjelaskan, dalam konsep land tenure terdapat tiga unsur utama, yakni right, restriction, dan responsibility. Right merupakan hak atau kewenangan atas lahan, restriction berupa aturan yang membatasi penggunaan lahan, sedangkan responsibility merupakan kewajiban pemegang hak dalam mengelola dan memelihara lahan.
Tanggung jawab tersebut, lanjutnya, termasuk menjaga lahan agar tidak terbakar serta memenuhi kewajiban lain yang melekat pada penguasaan tanah.
Budi menilai kejelasan status penguasaan lahan perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan karhutla. Dengan adanya kepastian mengenai siapa yang memiliki hak dan tanggung jawab atas suatu lahan, pengawasan serta penegakan aturan dapat dilakukan secara lebih jelas.
“Selayaknya semua penguasaan di Indonesia harus jelas siapa pembakarannya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak dalam penanganan kebakaran lahan. Menurutnya, prinsip tersebut perlu diterapkan secara konsisten dengan memperjelas pihak yang bertanggung jawab atas lahan yang terbakar.
Budi mempertanyakan pembebanan tanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di kawasan hutan apabila prinsip tersebut diterapkan kepada pemegang hak atas lahan di luar kawasan hutan.
“Kalau berlaku strict liability, kawasan hutan itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan hasil kajian mengenai hubungan status lahan dan potensi kebakaran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pencegahan karhutla. Ia menilai pengelolaan lahan perlu didukung kejelasan hak, aturan penggunaan, serta tanggung jawab pihak yang menguasainya.
Menurutnya, kepastian status lahan tidak hanya penting untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong pemegang hak agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola kawasan yang menjadi kewenangannya.























