
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyoroti rumitnya proses perizinan pembangunan embung di area perkebunan kelapa sawit. Padahal, embung merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan dan diwajibkan untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI R. Aziz Hidayat mengatakan, pembangunan embung seharusnya mendapat kemudahan perizinan karena keberadaannya berkaitan langsung dengan upaya pencegahan karhutla di area perkebunan.
“Padahal embung ini wajib untuk pencegahan karhutla. Seharusnya kalau wajib, ya harusnya tidak perlu izin-izin lagi. Ini kan untuk pencegahan,” kata Aziz dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertajuk Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut dia, ketentuan yang mewajibkan pembangunan embung justru tidak diikuti kemudahan dalam proses perizinannya. Perusahaan masih harus mengurus berbagai persyaratan kepada kementerian lain di luar Kementerian Pertanian.
“Yang mewajibkan Kementerian Pertanian. Tapi begitu kita mau bikin harus izin. Dan izinnya enggak mudah, kita tahu sendiri,” ujarnya.
Aziz menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan tidak terhambat prosedur administratif yang rumit. Terlebih, pembangunan embung merupakan bagian dari upaya pencegahan karhutla yang seharusnya dapat didukung melalui kemudahan perizinan.
Di luar persoalan embung, Aziz menyampaikan sejumlah kendala lain yang dihadapi industri sawit, mulai dari tumpang tindih regulasi, pengaturan perizinan pabrik kelapa sawit (PKS), hingga rencana pengenaan pajak air permukaan.
Terkait pajak air permukaan, dia mencontohkan pembahasan pengenaan pungutan terhadap air hujan di salah satu provinsi. Dalam skema yang dipersoalkan, satu pohon sawit berpotensi dikenakan pungutan Rp1.700 per bulan.
“Satu pohon sawit dikenakan Rp1.700 per bulan, sama dengan minum Aqua, Pak. Tapi tanaman lain tidak dikenakan. Ini sedang diskusi juga dengan salah satu provinsi. Mudah-mudahan ini nanti tidak terjadi di tempat lain,” kata Aziz.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pengaturan PKS setelah terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025. Aziz menilai pengaturan perizinan, pembinaan, dan pengawasan PKS melalui KBLI 10431 di bawah Kementerian Perindustrian perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
“Kalau kita merujuk Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, itu ada lex specialis, ada tiga komoditas yang harus integrasi antara kebun dan pabrik, yaitu tebu, teh, dan kelapa sawit,” ujarnya.
Selain persoalan regulasi, produktivitas sawit yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir juga menjadi pekerjaan rumah industri. Kondisi tersebut berlangsung di tengah peningkatan konsumsi minyak sawit dalam negeri seiring penerapan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50.
Untuk itu, GAPKI mendorong percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), terutama pada tanaman tua dan tidak produktif, agar produktivitas perkebunan sawit nasional dapat meningkat.























