Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), dan SAMADE (Sawitku, Masa Depanku) akan melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes kebijakan deforestasi Uni Eropa yang merugikan petani sawit.
Nantinya, aksi ini akan berlangsung di dua titik lokasi demonstrasi yaitu Kantor Kedutaan Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI, pada Rabu (29 Maret 2023) dan diakhiri mengantar surat petani sawit ke Istana Presiden oleh perwakilan aksi keprihatinan.
Aksi ini akan didukung oleh anak petani sawit dan oekerja sawit yang tergabung dalam Formasi (Forum Mahasiswa Sawit Indonesia). Dr Gulat ME Manurung, C.IMA, Ketua Umum DPP APKASINDO, menjelaskan bahwa Apkasindo sudah membuka ruang dialog dengan delegasi UE. Tercatat, sudah lima kali pertemuan berlangsung sekali diantaranya dilakukan di Riau. Tapi sepertinya tidak membuahkan hasil yang menggugah hati delegasi UE mengenai nasib petani kecil pasca implementasi UU Deforestasi Uni Eropa.
“Dari beberapa kali pertemuan tersebut yang paling membuat petani sawit sesak nafas adalah pertemuan terakhir yang difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian pada 6 Maret kemarin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi UE kurang lebih mengatakan “silahkan patuh kepada regulasi Eropa, maka pasar sawit akan dibuka”. Ini artinya kalau tidak patuh ya jangan masuk ke Eropa,” urai Gulat dalam keterangan tertulis.
Menurut Gulat apabila regulasi Uni Eropa itu masuk akal, tentu petani tidak berkeberatan dan kami akan dukung. Justru yang ada di UU Deforestasi Uni Eropa sangat memojokkan sawit sebagai sumber pendapatan keluarga petani dan masa depan kami.
Uni Eropa terdiri dari 27 Negara bukanlah importir nomor pertama minyak sawit melainkan di posisi keempat atau kelima. Tiongkok dan India merupakan pangsa pasar terbesar ekspor minyak sawit nasional. Ekspor CPO kedua negara tersebut mencapai 29% dari total nilai ekspor sawit Indonesia.
“Namun mendiskreditkan sawit sebagai sumber penghidupan kami 17 juta petani sawit dan pekerja sawit sudah merupakan pelanggaran HAM dengan modus deforestasi. Anehnya, meskipun UE sibuk mendiskreditkan minyak sawit, tapi impor 27 negara Uni Eropa tetap stabil sekitar 4 juta sampai 5 juta ton per tahun,” urainya.
Gulat menceritakan dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga dan ke empat bahwa tim delegasi UE masih mengatakan bahwa regulasi tersebut tidak akan menyakiti petani kecil. Tapi dalam pertemuan selanjutnya semakin lama makin ngelunjak dan tujuannya seperti itu untuk memojokkan sawit kami.
“Saat Dubes UE dan rombongannya bersilaturahmi ke kantor Pusat DPP APKASINDO (10/2) Dialog keterbukaan masih berjalan dan kami mencoba mempelajari pasal demi pasal dalam regulasi deforestasi tersebut. Di pertemuan terakhir pada 6 Maret yang difasilitasi Kemenko Perekonomian dalam diskusi terbatas membuat putus harapan petani sawit,” jelasnya.
Dalam kajian APKASINDO, dampak aturan Deforestasi Uni Eropa ini telah berpartisipasi menekan harga TBS petani. Sekarang saja sudah anjlok dari Rp2.950/kg menjadi Rp2.100/kg.
“Ekspor sawit ke Eropa berpotensi terhambat karena wajib menunjukkan sertifikasi bebas deforestasi dan ketelusuran lainnya merupakan suatu hal yang sangat memberatkan petani kecil. Kewajiban ini mustahil bisa dipenuhi petani lantaran butuh lembaga sertifikasi internasional dan berbiaya mahal. Jadi ketelusuran TBS petani harus terpetahkan melalui by name, by addres dan by koordinat,” ucap Gulat.
Menurutnya, UE mungkin lupa dari 16,38 juta hektar sawit di Indonesia sekitar 42 persennya (6,87 juta ha) di bawah pengelolaan petani kecil yang merupakan sasaran empuk dari berbagai regulasi yang diterapkan tentang hulu-hilir sawit seperti aturan EUDR ini.
“Kami minta keadilan dan saya yakin, warga masyarakat UE pasti tidak setuju jika dampak regulasi EUDR ini justru memberatkan petani sawit dan ini mengancam masa depan kami petani sawit,” tegasnya.
