Kabar ini sungguh melegakan. Pemerintah berupaya akan mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional dengan memetakan potensi lahan, mengembangkan perkebunan modern, dan meningkatkan efisiensi pabrik gula (PG).
Adalah Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Muhammad Rizal Ismail yang menyampaikan kabar tersebut.
Dikatakannya, saat ini telah dilakukan ground checking di beberapa lokasi potensial di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Selain dari lima provinsi tersebut terdapat potensi yang besar di Provinsi Papua Selatan, khususnya di distrik tanah miring Kabupaten Merauke.
“Sesuai arahan Menteri Pertanian dalam mencapai swasembada gula nasional, salah satu aspek yang penting adalah penyediaan areal baru,” ungkap Rizal.
Pembaca sekalian yang kami banggakan,
Upaya pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional tersebut, kami angkat sebagai tema tulisan dalam Rubrik Liputan Khusus Majalah HORTUS Archipelago Edisi Agustus 2024 ini.
Rizal lebih jauh menjelaskan bahwa diperlukan luas areal tebu sebesar 490.000 hektar untuk mendukung rencana pembangunan 5 pabrik gula. Pabrik-pabrik ini akan memiliki total kapasitas giling sebesar 150.000 ton tebu per hari (TCD).
“Ke depan, direncanakan akan dibangun pabrik gula sebanyak 5 (lima) pabrik dengan total kapasitas giling 150.000 TCD, dengan nilai investasi US$ 3,6 milliar atau sekitar Rp 53,8 triliun,” papar Rizal.
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan langkah strategis dalam upaya mencapai swasembada gula nasional serta memperluas penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Langkah strategis dari sisi hulu mencakup penyediaan lahan tebu seluas 1 juta hektar, memanfaatkan pembebasan hutan sosial, dan optimalisasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang terbengkalai.
Pembaca sekalian yang kami muliakan, untuk Rubrik Laporan Utama kami mengupas tuntas soal Indonesia berpeluang menjadi raja biodiesel dunia, jika sukses melakukan hilirisasi sawit, khususnya meningkatkan kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini dan menerapkan mandatori pemakaian biodiesel hingga 50% (B50). Saat ini Indonesia baru menerapkan mandatori B35 dan tahun depan (tahun 2025) menurut rencana akan ditingkatkan menjadi mandatori B40.
Pada tahun 2025, penerapan biodiesel B40 akan dilakukan sebagai kelanjutan B35 yang sudah berlaku tahun sebelumnya. “Mudah-mudahan awal tahun, kita sudah siap. Uji coba sudah siap, teknis siap, pasokan juga sudah siap, pendanaan siap, tinggal launching saja,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, belum lama ini, di Kementerian ESDM, Jakarta.
Bahkan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam kampanye Pilpres kemarin telah mengusung obsesinya untuk menerapkan mandatori B50 dalam pemerintahannya kelak. Program ambisius ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan biofuel hingga 50 persen, menggantikan sebagian besar kebutuhan minyak solar dengan biodiesel dari CPO (Crude Palm Oil).
Di luar kedua rubrik andalan tersebut, seperti biasa kami juga menyajikan tulisan di rubrik lainnya yang tak kalah aktual dan menarik.
Akhirnya dari balik meja redaksi, kami ucapkan selamat menikmati sajian kami. ***
Baca/download:
https://drive.google.com/file/d/11fSjwL0kBiA3PMe5SEgSTE4Zwlp43Yo5/view?usp=sharing
