Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) Bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sertifikasi ISPO Petani Kelapa Sawit Bangka Belitung.
Kegiatan seminar ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah dalam Percepatan Program Sertifikasi ISPO Petani Kelapa Sawit.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara dalam pembukaan FGD Sertifikasi ISPO Petani Kelapa Sawit Bangka Belitung, Kamis (10/11).
Menurut Erro, bertepatan dengan Hari Pahlawan, ia berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat kita terapkan dalam memperjuangkan cita-cita pekebun sawit rakyat dalam mewujudkan cita-cita Pekebun Sawit Setara.
“Kegiatan Seminar ISPO, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah dalam Percepatan Program Sertifikasi ISPO Petani Kelapa Sawit selama dua hari kedepan dapat terlaksana dengan baik dan lancer,” kata Erro.
Menurut Erro, perang Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut berdampak setidaknya tiga hal bagi banyak negara di dunia termasuk Indonesia yaitu krisis pangan, krisis energi serta krisis finansial global. Sementara, dinamika perkembangan lingkungan strategis global tentu saja menjadi tantangan bagi perekonomian di dalam negeri Indonesia, termasuk juga menjadi tantangan bagi pelaku industri dan para pekebun kelapa sawit kita.
“Melambungnya harga pupuk akibat politik blokade, serta masih berjuangnya kita untuk dapat mengembalikan serta menjaga stabilitas harga TBS di dalam negeri, merupakan tantangan nyata yang saat ini kita hadapi bersama. Apapun itu, rangkaian krisis ini sangat memberikan dampak pada ketahanan daya beli masyarakat dan juga para petani kita serta terjadinya perlambatan pertumbuhan perekonomian di sektor industri sawit,” katanya.
Di tengah tantangan tersebut, lanjut Erro, kita semua disini harus tetap menjalankan tugas bersama menjaga image atau citra industri kelapa sawit Indonesia, memastikan bahwa komoditas kelapa sawit kita dinilai sebagai komoditas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat diterima dengan baik di pasar Internasional dengan harga yang tinggi,” lanjutnya.
Erro menambahkan, Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 lalu menerbitkan Perpres No 44 terkait dengan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau yang kita kenal Bersama sebagai ISPO. Dia memahami, tidak mudah bagi kita, bagi para pekebun untuk bisa memenuhi standar-standar yang diatur dalam ISPO seperti aturan main pembukaan lahan, penyediaan sarana prasarana di kebun, memiliki rencana kerja tahunan (RKT) dan lainnya, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan atas keselamatan kerja terhadap para pekebun sawit di lapangan.
“Untuk itu, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Para pekebun kita tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Pemerintah bersama seluruh pihak termasuk Asosiasi petani, industri, lembaga Pendidikan harus bekerja bersama-sama untuk dapat membantu para pekebun rakyat kita ini mampu untuk mencapai standar-standar yang yang atur dalam ISPO,” kata Erro.
Sementara itu, lanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan keselamatan kerja terhadap para pekebun sawit di lapangan, perlu kiranya untuk dipertimbangkan adanya program keberpihakan yang dapat digagas Bersama antara asosiasi dan Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bila terjadi kecelakaan kerja.
“Kita harus fight betul memunculkan terobosan-terobosan, sehingga masukan dari bapak-bapak sangat dibutuhkan agar Pemerintah dapat responsif dan solutif terhadap kendala-kendala yang dijumpai oleh para petani dalam rangka pemenuhan standar ISPO.
Erro berpesan, Apkasindo harus semakin cekatan, harus semakin gesit dan fokus merumuskan masalah yang ril dijumpai para pekebun di lapangan serta segera mengambil langkah nyata dalam upaya mencari solusi penyelesaiannya.
“Tentunya harus bekerja bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Saya berharap kita semakin kongkrit memilih focus masalah yang akan kita selesaikan setidaknya selama kurang dari 2 tahun kedepan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghambat, khususnya dalam upaya mempercepat realisasi pencapaian program sertifikasi ISPO, serta menghadirkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pekebun kita di seluruh Indonesia, salah satunya mungkin kita bisa segera mewujudkan perlindungan keselamatan kerja bagi para pekebun melalui skema bantuan pembiayaan dari BPDPKS,” pungkasnya.
