Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung penetapan harga acuan tanda buah segar (TBS) melalui bursa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia.
Hal ini disampaikan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Prayudi Syamsuri saat kunjungan ke Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Senin (27/5).
“Itu salah satu PR kita yang selalu saya diskusikan dengan Pak Doktor Gulat bagaimana memperbaiki, bagaimana penerimaan harga TBS kita untuk kesejahteraan pekebun kita,” kata Prayudi.
Sebab, kata Prayudi, meskipun Indonesia selama ini adalah produsen terbesar CPO dunia, harga acuan CPO dalam negeri masih mengacu pada harga Bursa Rotterdam, Belanda atau Bursa Malaysia (Malaysia Derivatives Exchange atau MDEX).
“Harapan kami ke depan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)Â bagaimana menjamin pasar acuan untuk TBS kita,” kata Prayudi.
Namun, kata Prayudi, agar Bursa CPO ICDX bisa menjadi pasar acuan dalam negeri dan dunia, pemerintah perlu memperkuat dan membesar keterlibatan pekebun dan pengusaha sawit di pasar acuan sersebut.
“Kalau tidak besar, tidak menjadi pasar acuan. Harapan kita, kita perlu informasi apa yang ditugaskan ke saya, kepada kami, banyak asosiasi di sini untuk kita optimalkan ICDX,” kata Prayudi.
Di tempat yang sama, Vice President Membership ICDX, Yohanes F. Silaen mengatkan, jumlah transaksi di Bursa CPO Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Untuk nalai transaksinya sendiri itu bisa tahun 2024 saja kurang lebih hampir Rp 3.878 triliun dan ini terus berkembang tiap tahunnya,?” kata Yohanes.
Berdasarkan data ICDX per Oktober 2023 hingga Mei 2024, tercatat transaksi CPO fisik di bursa sebanyak 10 Lot atau sekitar 250 ton. Sementara CPOTR sebanyak 5,193 Lot atau sekitar 25,965 ton.
Menurut Yohanes, nilai transaksi ini masih tergolong kecil lantaran perusahaan yang tercatat sebagai anggota di Bursa CPO Indonesia masih sangat terbatas.
Hingga saat ini, sambung Yohanes, hanya terdapat 49 perusahaan yang terdaftar sebagai anggota di Bursa CPO Indonesia sejak diluncurkan pada 13 Oktober 2023 oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan di Hotel Mulia, Jakarta Selatan.
“Ya, memang itu sangat kecil sekali, tidak menutup mata,” kata dia.
Meski begitu, Yohanes yakin, Bursa CPO Indonesia akan ramai peminat dalam 3 tahun mendatang dengan bantuan pemerintah dan asosiasi di industri sawit.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung yang juga hadir dalam pertemuan ini menyambut baik adanya Bursa CPO ini sebagai upaya perbaikan harga TBS di tingkat petani sawit.
“Tanpa bursa ini, kapan kita bisa mendapatkan hak kita? Hitung-hitungan, harga TBS itu 14 persen dari CPO, kenyataannya di saat CPO Rp 4 ribu, TBS hanya dihargai Rp 217 per kilogram,” jelas dia.
Selama ini, lanjut dia, tiga patokan yang menjadi rujukan harga CPO Indonesia. Pertama harga referensi yang ditentukan Kementerian Perdagangan, harga Rotterdam, dan ketiga tender PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).
“Selama ini kita kan berkiblat ke KPBN, tidak transparan, tertutup. Akhirnya harga CPO kita diatur-atur. Setiap hari saya selalu bagikan harga bursa Malaysia, bursa CPO dan harga KPBN, ternyata Bursa CPO kita harganya selalu di atas dibandingkan KPBN,” kata dia.
Gulat menegaskan, harga TBS sawit sangat bergantung kepada harga CPO, sehingga penentuannya pun dipengaruhi terkait dengan jumlah ketersediaan stok.
“Bisa dibayangkan, kita (petani) enggak dapat harga Rp 300 per kilogram ketika CPO mendapatkan harga Rp 2.400. Setiap Rp 1000 naik Harga CPO, TBS bisa naik Rp 300, sudah rumusnya. Kalau harganya bisa naik ke Rp 2400 kan, petani harga TBS bisa naik menjadi Rp 600 per kilogramnya.
Oleh karena itu, Gulat berharap agar sesama asosiasi petani sawit untuk sesama mengawal supaya bursa CPO ini bisa menjadi rujukan dunia.
