Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menerima kunjungan dari Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Taku Eto di Kantor Pusat Bapanas, Jakarta, Selasa (29/4).
Pada pertemuan yang berlangsung satu jam itu, Arief pertama-tama memperkenalkan lembaganya dan juga tugasnya dalam menjaga ketersedian dan stabilitas pangan di Indonesia.
“Pertama tadi kita menjelaskan National Food Agency (NFA) dimana tugas-tugas dari Bapanas itu ada beberapa, salah satunya menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan,” kata Arief.
Arief juga menuturkan, Bapanas saat ini tengah mendorong penguatan keamanan pangan serta menggalakkan penganekaragaman sumber pangan.
“Jadi selain intensifikasi, kemudian ekstensifikasi, saya sampaikan mengenai diversifikasi. Jadi, kalau sumber protein itu bisa ikan, bisa ayam, bisa telur, termasuk daging sapi, saya ceritakan begitu,” ujar Arief.
Arief juga memaparkan sejumlah inisiatif yang tengah dijalankan oleh Bapanas, seperti memperkuat konektivitas antara hulu dan hilir pangan, serta upaya menekan biaya dan mengurangi pemborosan pangan (food cost and waste).
Lantas, Arief juga menyampaikan, tingkat inflasi Indonesia saat ini tergolong sangat baik. Sejak tahun 1958 hingga hari ini, inflasi berada di titik terendah, yakni sebesar 1,54 persen.
Tak hanya itu, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog juga tercatat dalam kondisi terbaik, mencapai 3,1 juta ton.
“Saya sampaikan juga bahwa peningkatan produksi pangan berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, sehingga Pak Prabowo sangat memberikan perhatian khusus terhadap hal ini,” ujar Arief.
Berikut versi yang telah diperhalus agar lebih enak dibaca dan tetap menjaga makna aslinya:
Dalam kesempatan yang sama, Arief juga menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Dia menjelaskan, program ini merupakan salah satu inisiatif utama Presiden, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat.
“Topiknya salah satunya adalah bagaimana memberikan akses protein yang cukup, terutama bagi anak-anak,” ungkap dia.
Selanjutnya, pertemuan juga membahas potensi kerja sama di bidang ekspor-impor. Arief menyebutkan beberapa komoditas yang berpeluang untuk diekspor dari Indonesia, seperti mangga dan ikan.
“Sementara itu, pihak Jepang juga menyampaikan potensi ekspor produk mereka ke Indonesia, termasuk daging,” tutur Arief.
Terkait produk susu, Arief menyampaikan bahwa Indonesia saat ini membuka peluang investasi seluas-luasnya, mengingat kebutuhan dalam negeri yang cukup besar.
“Kami sangat terbuka terhadap investasi, termasuk kerja sama B2B (business to business). Akan sangat baik jika fasilitas produksi itu dibangun langsung di Indonesia,” jelas dia.
Oleh karena itu, kebijakan yang ditawarkan Indonesia salah satunya adalah Jepang bisa mengekspor atau membangun ekosistem.
“Bukan hanya ekspor biasa tetapi membangun ekosistem panganya di Indonesia. Sehingga bisa melibatkan petani-petani Indonesia juga,” jelas Arief.
Lenih lanjut, Arief menyampaikan, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan sebagai jalan menuju kemandirian pangan. Adapun wujud dari upaya tersebut adalah mencapai swasembada pangan, di mana semua produksi yang dilakukan harus dilakukan di Indonesia.
“Dengan begitu, semua akses bisa dilakukan dengan mudah di Indonesia, kan swasembada itu artinya produksinya dilakukan di Indonesia,” katanya.
Mengenai peluang investasi, Arief mengatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, di mana angkanya mencapai 280 juta jiwa. Angka tersebut bahkan bisa bertambah hingga 300 juta lebih, seiring angka pencatatan penduduk dari tahun ke tahun.
“Jadi ini potensi kepadatannya sangat tinggi sekali, sehingga eksistensi seperti ekspor produk pangan kita bisa dengan mudah masuk ke Jepang. Artinya karantina di sana bisa menerima produk yang kita produksi sendiri,” katanya.
Meski demikian, Arief mengakui bahwa ekspor produk pangan ke Jepang bukanlah hal yang mudah mengingat Negeri Sakura tersebut memiliki regulasi dan standar yang tinggi.
“Tapi saya sampaikan ke mereka, silahkan dibicarakan bahwa di Indonesia juga ada regulasi dalam membangun investasi. Misalnya perusahaan investasi bisa melakukan ekspor sapi untuk diproduksi di dalam negeri,” jelas dia.
